JAKARTA - Terhitung per hari ini (30/06), realisasi anggaran Kementerian Sosial mencapai sebesar 60,38%, jauh di atas rata-rata realisasi anggaran nasional sebesar 39,19%. Dengan angka ini, Kementerian Sosial tetap menduduki peringkat pertama dalam realisasi anggaran di antara K/L.

Total Pagu Anggaran Kemensos TA 2020 sebesar Rp104.453.849.680.000, naik dari alokasi sebelumnya Rp62,7 triliun. Per hari ini telah direalisasikan sebesar Rp63.064.116.571.279,- (60,38%), termasuk di dalamnya alokasi tambahan bansos Covid-19.

Pos belanja yang paling tinggi realisasinya adalah jenis belanja bantuan sosial (bansos). Dari pagu sebesar Rp100.212.378.175.000, telah realisasi sebesar Rp61.617.057.314.917 atau 61,49%. Sejalan dengan itu, realisasi jenis belanja lainnya juga berjalan dengan trend meningkat.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara memang memberikan perhatian khusus kepada realisasi anggaran. Dalam berbagai kesempatan, Mensos Juliari terus mendorong agar jajarannya melakukan akselerasi, termasuk realisasi anggaran di semua unit kerja, terkhusus untuk belanja bansos di masa pandemi Covid-19.

“Karena bansos sangat dibutuhkan oleh KPM untuk mengurangi beban ekonomi. Selain itu, saya juga mendorong KPM untuk segera membelanjakan uangnya agar mempercepat perputaran roda ekonomi. Hal sama juga untuk pos belanja lainnya di kementerian,” kata Mensos Juliari (30/06).

Mensos juga turun langsung ke lapangan, mengecek lokasi distribusi bansos. Sekretaris Jenderal Hartono Laras menyatakan, dalam sepekan, Mensos bisa 3 atau 4 kali bergerak ke lokasi berbeda untuk mengecek lokasi distribusi bansos.

“Bahkan di malam takbir menjelang Idul Fitri, Mensos masih berada di lapangan memastikan masyarakat bisa bergembira di hari raya dengan bansos yang telah diterima,” kata Hartono Laras, dalam kesempatan terpisah.

Berbagai Terobosan

Tingginya realisasi anggaran, kata Hartono, tidak lepas dari berbagai terobosan yang dilakukan Kemensos, di bawah kepemimpian Mensos Juliari P. Batubara, dan kerja sama yang baik dari semua pimpinan satker, pejabat struktural, fungsional, dan dukungan seluruh pegawai.

Hal ini dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, agar mendorong berbagai terobosan untuk mengakselerasi distribusi bantuan, tidak terjebak rutinitas. Dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Mensos sudah menginstruksikan PT Pos Indonesia untuk menambah durasi layanan dari pagi hingga malam, menggerakkan semua resources .

“Kemudian agar PT. Pos juga menambah loket-loket dan titik lokasi penyaluran di komunitas, seperti kantor desa, kantor kelurahan, sekolahan, pos RW, dan sebagainya. Agar pelayanan terhadap KPM makin dekat,” katanya. Masih terkait BST, penyaluran bantuan dilakukan secara simultan. Yakni disalurkan berbarengan antara salur dengan pemutakhiran perubahan data, untuk mempercepat dan meningkatkan ketepatan sasaran.

Kemudian untuk distribusi paket sembako Bantuan Presiden ini, juga sudah dilakukan sejumlah terobosan. Yakni menambah vendor dari sebelumnya 5 menjadi 20-an bahkan lebih. Menyederhanakan item sembako dalam dari 10 item disederhanakan dengan nilai sama.

Lalu bekerja sama dengaan Bulog dalam penyaluran bansos berupa beras Tahap II dan IV menjadi satu kali penyaluran. Untuk mengakselerasi distribusi, dan menjaring elemen masyarakat yang belum tersapa bansos, Kemensos juga menyalurkan sembako Banpres melalui komunitas. Misalnya dengan ormas, organisasi pemuda, pesantren, komunitas pekerja seni, teater, organisasi kedaerahan, mahasiswa dan sebagainya. Untuk menambah kecepatan penyaluran ke masyarakat, juga dilakukan penambahan armada transportasi.

“Tidak kalah penting adalah terobosan dalam penyaluran BST ke klaster III, yakni ke wilayah terpencil, terisolir, dan terluar (3T). Agar efektif, Kemensos akan menyalurkan BST dalam 3 (tiga) bulan secara sekaligus, di wilayah ini,” Sekjen menekankan.

Dengan tingginya realisasi anggaran, menurut Hartono patut disyukuri, sekaligus dalam waktu bersamaan untuk menjadi momentum agar semua jajaran Kemensos tidak berpuas diri. “Terus lakukan akselerasi dan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas anggaran. Bekerja dengan sense of crisis ,” katanya. (ANP)