Jakarta - Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang diwakili oleh Sekjen Indria Purnamahadi, Ketua Bidang Kesra Rijanto Witjaksono, Wasekjen Wahyu Triyogo dan sejumlah fungsionaris lain, menerima kunjungan Gubernur Bangka Belitung di Sekretariat IJTI pusat di kompleks gedung Dewan Pers, Selasa 14 Juli 2020.

Dalam dialog silaturahmi tersebut, Gubernur Erzaldi Rosman menyampaikan keinginannya untuk memperbaiki pola komunikasi dan kehumasan dilingkungan Pemprov Bangka Belitung, agar dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya dan dapat menjadi mitra yang harmonis dengan media massa.

"Saya akui, masih banyak pranata humas hingga kepala OPD yang masih gagap ketika harus berhadapan dengan media, bahkan masih ada saja kepala dinas dan humas yang takut diwawancara wartawan, terutama doorstop. Bisa nggak IJTI ini memberikan semacam pelatihan atau apalah agar pranata humas dan kepala dinas kami berani dan tau cara menghadapi media" Kata Gubernur

"Ini nggak bagus untuk kemajuan daerah. Jangankan dipahami, bisa-bisa informasi yang ingin disampaikan tidak pernah sampai. Ini harus diperbaiki, apalagi banyak juga wartawan justru menanyakan sesuatu yang sebetulnya terlalu sepele dan tidak memiliki manfaat jika dipublikasikan " lanjut Gubernur.

Menanggapi hal itu, Sekjen IJTI Indria Purnamahadi menyebutkan sebagai garda terdepan penyebarluasan informasi kedinasan, humas harus memahami tehnik komunikasi yang baik dan harus selalu siap untuk dikonfirmasi setiap saat, bahkan disaat belum sepenuhnya mendapat data tentang informasi yang ditanyakan oleh wartawan. Humas yang baik seharusnya memiliki inisiatif untuk menginisiasi secepat mungkin saat terjadi peristiwa, agar informasi tersebut tidak bias dan liar saat diterima publik.

"Humas harus cekatan mengkonfirmasi sebuah kejadian sebelum viral dan menimbulkan persepsi liar," kata Indria.

Dijelaskan oleh Indria, yang banyak terjadi saat ini, humas terkesan ingin agar wartawan membuat berita sesuai keinginan institusi atau pribadi humas itu sendiri. Padahal perpektif atau angle yang ingin diberitakan oleh wartawan sangat mungkin berbeda dari itu.

"Apapun dan kapanpun wartawan wawancara, harus dijawab dengan elegan dan tehnik yang dapat dipelajari, sehingga walaupun sebenarnya konfirmasi yang diberikan sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan, namun tidak menimbulkan kesan menutup-nutupi, " papar Indria.

Ketua Bidang Kesra IJTI, Rijanto Witjaksono menambahkan, IJTI siap membantu dengan cara memberikan pelatihan seperti apa yang diharapkan Gubernur Babel, karena IJTI memang memiliki banyak ahli komunikasi yang juga berprofesi sebagai dosen.

"Hanya saja dimasa pandemi ini menjadi tantangan tersendiri, karena pelatihan tehnis tersebut membutuhkan pertemuan tatap muka. Namun bisa setidaknya diawali dengan pelatihan secara daring untuk hal-hal yang sifatnya umum, sambil mencari format yang aman dan sesuai protokol kesehatan untuk menggelar pelatihan tatap muka."

Sementara ketua IJTI pengda Bangka Belitung yang hadir mendampingi kunjungan Gubernur menambahkan, terkait dampak dan manfaat berita, IJTI sebagai organisasi profesi kewartawanan sekaligus konstituen Dewan Pers sangat konsen dalam mengkampanyekan jurnalisme damai. Azas manfaat dan dampak destruktif yang mungkin diakibatkan oleh sebuah pemberitaan menjadi salah satu pertimbangan terpenting diatas kebutuhan mengejar rating.

"Jurnalis televisi memiliki sedikitnya 4 ketentuan yang harus ditaati, disana ada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Azas Jurnalisme Damai serta Pedoman Peliputan Ramah Anak plus Protokol Peliputan Covid-19. Seluruh aturan ini dibuat pada akhirnya untuk melindungi publik maupun pers itu sendiri."ujar Joko.