LPDB dan PNM Berkolaborasi mendukung Komida

ANP • Thursday, 16 Jul 2020 - 12:14 WIB

Jonggol - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof Rully Indrawan menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya menggiatkan pemberdayaan koperasi dan UKM di sejumlah daerah, khususnya bagi koperasi dan UKM yang terdampak pandemi Covid-19. Mengingat, dampak yang ditimbulkan akibat virus corona tersebut, telah memporakporandakan perekonomian secara nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, adalah melakukan pemberdayaan koperasi dan UKM dengan memberikan bantuan permodalan sebagai upaya membangkitkan kembali para pelaku koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.

Karena itu, ujar Prof Rully, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM, berupaya menggandeng Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk berkolaborasi dg Koperasi Mitra Dhuafa (Komida) untuk membantu masyarakat, khususnya pelaku koperasi dan UKM.

Kedua lembaga tersebut, menurut Prof Rully, diharapkan dapat membantu membangkitkan kembali para pelaku koperasi dan UKM yang sempat terpuruk akibat serangan virus corona (Covid-19).

Salah satu upaya tersebut, dilakukan melalui KOMIDA (Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa). Sebab, menurut Prof Rully, KOMIDA merupakan sebuah contoh koperasi yang menggerakkan ekonomi akar rumput dengan membantu masyarakat.

"Langkah ini sangat jarang dilakukan koperasi-koperasi lain di Indonesia. Karena itu, saya berharap koperasi-koperasi lain agar memiliki kepedulian yang sama seperti halnya dilakukan KOMIDA. Yakni memiliki perhatian yang serius pada kesejahteraan masyarakat," ujar Prof Rully, saat mengunjungi warga anggota koperasi, di Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).

Menurutnya, apa yang dilakukan KOMIDA, merupakan langkah yang baik bagi upaya perbaikan tingkat perekonomian anggotanya.

"Memang, seyogyanya koperasi itu harusnya ya seperti itu. Karenanya, saya berharap KOMIDA terus berkembang maju, dan kelompok yang lain bisa mengikuti apa yang dilakukan KOMIDA. Makanya, pada hari ini kita juga mencoba mediasi dengan LPDB dan PNM agar dapat membantu kesulitan masyarakat," ujar Prof Rully menambahkan.

Pada kesempatan itu, Prof Rully juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah membuat skema yang diberi nama 'Bantuan Modal Kerja' untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK).

"Itu bentuknya bantuan pinjaman ya. Terkait soal itu, saya minta KOMIDA membuatkan data anggotanya yang berjumlah 750 ribu itu ya. Target dari program itu, memang memberikan bantuan modal kepada UMK agar kembali melakukan kegiatan usahanya yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19 ini. Tapi tentu saja jangan dibiasakan dikasih terus ya. Karena ini kan kondisi gawat darurat ya. Semoga hal ini cepat terealisasi," ujarnya lebih lanjut.

Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus KOMIDA, H Slamet Riyadi, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mendata anggota yang berhak mendapat 'Bantuan Modal Kerja' sebagaimana yang dijanjikan Prof Rully.

"Anggota kita ada 750 ribu yang tersebar di 12 provinsi. Kita (KOMIDA) sudah berjalan sekitar 15 tahun beroperasi. Dan selama itu, KOMIDA sudah banyak membantu masyarakat, sehingga kehidupan eknominya mengalami peningkatan," ujar Slamet.

Saat ditanya soal dampak pandemi Covid-19 terhadap usaha anggotanya, dia mengatakan bahwa hal itu pasti berdampak terhadap anggotanya. Kalaupun demikian, kata Slamet, dampak pandemi Covid-19 terhadap anggotanya yang sebagian besar petani ini, tidaklah sebesar yang dialami masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian.

"Dampak ada pastinya, tapi tak seberat apa yang dialami masyarakat di luar usaha pertanian," katanya.

Terkait bantuan permodalan, dia dengan tegas mengatakan bahwa hingga saat ini belum menerima bantuan permodalan, baik dari LPDB maupun dari PNM. Selama ini, katanya, KOMIDA hanya mendapat bantuan permodalan dari non pemerintah, yakni perbankan dari dalam negeri dan luar negeri.

Namun demikian, Slamet berharap ke depannya Kementerian Koperasi dan UKM dapat merealisasikan bantuan permodalan dari LPDB dan PNM.

"Sebenarnya KOMIDA sudah mengajukan pinjaman permodalan sejak mulai berdirinya LPDB. Tapi sampai sekarang belum terealisasi. Tapi kami memahami bahwa anggaran pemerintah juga kan terbatas. Yang pasti, kami berharap mendapatkan akses permodalan dari pemerintah maupun dari non pemerintah," katanya lebih lanjut.

Sebab, kata dia, KOMIDA tekah melakukan berbagai upaya perbaikan taraf hidup masyarakat. "Selama ini, KOMIDA selain mengukur tingkat kauangan interna, juga kita mengukur tingkat kesejahteraan anggota. Setiap tahun kita mencatat seberapa besar tingkat kesejahteraan mereka. Jadi tidak hanya mengukur KOMIDA. Karena, target kita adalah perempuan miskin, lalu kita ukur setelah mendapat pinjaman dari pemerintah, dan seberapa persen yang sudah melewati garis kemiskinan," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, KOMIDA merupakan koperasi simpan pinjam yang membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. Tidak adanya jaminan berupa barang serta mudahnya proses dalam mengajukan pinjaman menjadikan KOMIDA sebagai lembaga pilihan para perempuan ini.

Tak hanya itu, KOMIDA juga selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan anggota. Salah satunya melalui inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan anggota.

Selain melakukan simpan-pinjam, sesuai dengan tujuan utama lembaga, KOMIDA juga menyediakan pelayanan non-keuangan berupa pelatihan kesehatan, memotivasi pendidikan bagi anak anggota, dan pengelolaan keuangan keluarga.

Semua jenis pelayanan berkualitas tersebut tentunya didukung oleh staf yang kompeten dan berintegritas tinggi.(ANP)