Surabaya -  Rekomendasi DPP PDI Perjuangan (PDIP) untuk Pilkada Surabaya sampai hari ini belum turun. Kondisi ini memunculkan banyak opini tentang sejauh mana kesiapan parpol pimpinan Megawati Soekarnoputri itu untuk bertarung dalam pemilihan walikota-wakil walikota. Mengingat, selama ini PDIP selalu memenangkan pertempuran di Kota Pahlawan. 

Pengamat politik dari Surabaya Survey Center yang juga Akademisi Univ.Trunojoyo Madura, Surokim Abdusalam menilai bahwa belum turunnya rekom tersebut karena PDIP menyiapkan kandidat atau jagoan yang berkategori plus. Yang tidak saja kuat  di jaringan bawah namun juga ke atas yaitu DPP PDIP.

"PDIP saat ini tengah menyiapkan kader yang kuat, baik kuat ke atas maupun kuat berakar di bawah. Sehingga sampai saat ini belum muncul calon yang direkomendasi,” ujar Surokim.

Selama ini ada pola yang diterapkan PDIP dalam menentukan calon. Kombinasi antara kader dan non kader menjadi pilihan yang akan diajukan oleh PDIP. Hal ini menjadi senjata ampun bagi PDIP untuk memaksimalkan suara dalam pilkada yang direncanakan berlangsung 9 Desember 2020.

"Pola yang diusung PDIP selama ini adalah birokrasi dan kader, baik untuk posisi walikota atau wakilnya. Bisa juga sebaliknya. Tentunya keberhasilan mengusung Ibu Risma selama 2 periode atau 10 tahun menjadi pelajaran berharga dalam menentukan calon yang akan diusung,” lanjut Surokim.

Sejauh ini cukup banyak nama-nama yang bisa diusung sebagai calon unggulan di tingkat kader. Ada Dyah Katarina, Wisnu Sakti, maupun kader di second line seperti Armudji dan Baktiono. Mereka menurut Surokim mempunyai kelebihan bersama dengan faksi-faksinya. Namun jika sudah ditentukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, maka mereka akan berjalan satu sesuai komando. Tidak terpecah-pecah.

"Ada beberapa faksi di Surabaya dengan masing-masing calon. Namun mereka menjadi solid jika Ibu Megawati sudah menentukan calonnya. Dan saya yakin calon yang diusung akan digandengkan dengan birokrat seperti yang sudah berjalan selama ini,” lanjut pengamat yang juga Dekan Fakultas FISIB UTM tersebut.

Figur dan pengaruh elektoral Walikota Tri Rismaharini juga dinilai Surokim sangat menentukan. Posisi Risma sebagai Ketua DPP PDIP dan juga birokrat  menjadi kunci bagi Megawati untuk mendapatkan masukan siapa yang layak diajukan, khususnya dari kader birokrat. Megawati akan sangat mendengar dan memutuskan siapa saja yang akan diajukan Risma, tentunya juga terbuka opsi penolakan jika Megawati tidak sreg.

"Surabaya ini ibarat sepakbola Liga 1, sehingga butuh waktu panjang untuk menentukan calonnya. Khusus dari birokrat pasti Ibu Megawati sangat mendengar masukan Ibu Risma. Tentu kader yang akan dipilih termasuk birokratnya harus kuat, baik ke bawah ataupun ke atas. Jika hanya kuat di salah satu sisi, besar kemungkinan akan ditolak . Harus kader dan birokrat yang kategorinya plus,” lanjut Surokim.

Sementara itu terkait dengan pilkadanya, Surokim mempunyai pandangan tersendiri. Pilkada tahun ini menurut Surokim perlu perjuangan yang sangat keras. Karena pandemi Covid-19 telah merubah cara pandang masyarakat terhadap pilkada. 

Pemilih rasional, katanya, yang diperkirakan mencapai 37%, saat ini telah berubah menjadi pemilih yang emosional. Faktor ekonomi, sosial yang timbul karena pandemi covid menyebabkan masyarakat pemilih menurut Surokim hanya mendasarkan apa yg diperoleh dari calon yang maju .

"Ini juga harus dipikirkan oleh calon dan partainya. Karena kemenangan akan sangat ditentukan dengan  kemauan pemilih yang emosional, jauh dari rasionalitas. Situasi ini saya pikir juga ada di benak petinggi PDIP, sehingga mereka tak sembarang menurunkan rekomendasi. Penuh kehati-hatian. Namun saya yakin dalam waktu dekat rekom tersebut akan turun mengingat harus berpacu dengan waktu agar calon dikenal dan menjadi pilihan voters dalam Pilkada mendatang,” pungkas Surokim. (Hermawan)