Jakarta  - Direkttur Eksekutif Perludem Titi anggraeni menyatakan guna menghindari munculnya dinasti politik dalam pemilihan kepala daeeah harus dibarengi dengan kuatnya aparat hukum dalam menegakkan pelanggaran pilkada. 

“Sebaliknya jika aparat penegak hukum yang lemah termasuk yang ikut melahirkan dinasti politik itu,” ucap Titi dalam diskusi Forum Legislasi DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Titi menjelaskan,, potensi dinasti politk untuk memenangkan pilkada antara lain menggunakan fasilitas negara atau politik uang untuk memperoeh suara yang dilarang dalam pilkada oleh karena punya ikatan dengan incumbent atau pejabat yang masih berkuasa

“Cara mencegahnya adalah bahwa pengawasan harus berjalan baik, dengan tidak pandang bulu oleh pengawas pilkada”, jelasnya.

Faktor lain lainnya yang melahirkan dinasti politik, menurut Titi, adalah pengaturan ambang batas pencalonan yang besar,, pembiayaan pilkada yang besar, sulitnya memunculkan calon perseorangan karena sekarang saratnya berat, serta biaya kampanye yang besar yang semestinya dibatasi.

“Yang tidak kalah penting tidak dibukanya akses rekam jejak dan latar belakang calon kepala daerah. Oleh disebabkan ini sudah mepet tidak bisa dengan menerbitkan Perpu lagi dalam waktu dekat karena proses pilkada sudah berjalan pula,” imbuhnya.

Sehingga, Titi menegaskan, semestinya penegakan hukum harus betul betul optimal supaya bisa membentengi kecurangan oleh kerabat dinasti yang biasanya diikuti dengan kecurangan dan itu sangat mungkin.

“Proses pencalonan yang elitis cenderung korup. Saya tidak anti diaspora politik yang dapat karpet merah dengan menegasi pencaloan kader asalkan diaspora politik yang istimewa sebagai calon,” pungkasnya. ( AKM)