Jakarta - Selama ini kebijakan ekonomi mikro seringkali tidak mendapatkan perhatian secara luas dan hanya berkutat secara umum bagi ekonomi makro. Padahal kebijakan mikro sangat berpengaruh bagi pondasi ekonomi Indonesia yang berasal dari organisasi PT hingga koperasi dan UMKM.

Anggota DPD RI Propinsi DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie menyatakan kebijakan-kebijakan di Indonesia seharusnya diiringi dengan penguatan  pelembagaan ekonomi dan  pelaku usaha. Hal ini dilakukan, menurut Jimly, agar masyarakat di Indonesia tidak hanya berkerja sebagai pegawai atau karyawan saja.

“Supaya masyarakat Indonesia tidak hanya bekerja sebagai pegawai, karyawan,” ujar Jimly dalam  Opening  Remarks Webinar bertajuk ’'Dukungan Pemerintah Terhadap Pengembangan UMKM Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Di Tengah Pandemi’, Rabu (12/08/2020).

Jimly yang juga pakar hukum tata negara mengatakan cita-cita pendidikan nasional adalah menciptakan pemuda  yang terampil. Salah satunya  kelulusan sarjana S-1 didampingi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yakni sertifikat hasil traning keterampilan. 

“Pegawai terampil, menciptakan pekerja terampil bukan pemimpin terampil. Yang kita perlukan pemimpin terampil termasuk pemimpin bisnis, enterpreuner itu yang kurang, dan semuanya mau menjadi pegawai,” katanya.

Untuk itu, menurut Jimlly, diperlukan gerakan ekonomi kelembagaan, gerakan ekonomi kebijakan alternatif mendorong kita untuk  berpartisipasi melalui organisasi kemasyarakatan yang ada seperti Jimly Institute.

“Kemajuan ekonomi dan keadilan sosial suatu hari nanti akan terwujud bagi bamgsa Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 dunia dan memiliki sumber daya alam yang besar. Mudah-mudahan  pada tahun  2045 dalam usia ke 100, Indonesia menjadi negara terbesar ke 4 di dunia,”  pungkasnya. (AKM)