Hari Aksara Internasional, Kemdikbud: Jadikan Sebagai Momentum Perubahan Paradigma Pendidikan

FAZ • Tuesday, 8 Sep 2020 - 17:36 WIB

Jakarta - Di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya dalam penuntasan buta aksara.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyampaikan agar peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-55 tahun 2020 menjadi momentum perubahan paradigma pendidikan melalui pembelajaran literasi di masa pandemi COVID-19.

“Saya mengapresiasi luar biasa, meski tengah mengalami berbagai keterbatasan akibat pandemi COVID-19, kita tetap bersemangat untuk mengingat pentingnya melek huruf bagi setiap manusia, komunitas, dan masyarakat, untuk melakukan komunikasi sehingga kita dapat mengembangkan ilmu pengetahun dan teknologi,” disampaikan Mendikbud saat memberikan sambutan pada Peringatan HAI Tahun 2020 secara daring, di Jakarta, Selasa (08/09).

Mendikbud mengatakan, dalam penuntasan buta aksara berbagai strategi dilakukan Kemendikbud, seperti pemutakhiran data buta aksara, memperluas layanan program pendidikan keaksaraan, mengembangkan sinergi dalam upaya penuntasan buta aksara dan pemeliharaan kemampuan keberaksaraan warga masyarakat, serta mengakselerasi inovasi layanan program pada daerah terpadat buta aksara.

“Kita harus mengambil hikmah dari pandemi ini. Saat pandemi selesai, kita harus yakin akan keluar menjadi pemenang yang terus memiliki harapan dan cita-cita untuk mengentaskan buta aksara dari negara kita tercinta dan bersama-sama menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi Indonesia maju,” ujar Mendikbud.

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah, Kemendikbud, Jumeri mengatakan strategi penuntasan buta aksara beberapa tahun terakhir difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) karena daerah tersebut sulit dijangkau terutama di masa pandemi.

Jumeri berharap, masa krisis ini menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap peningkatan literasi. “Daerah 3T adalah bagian dari NKRI yang harus diperjuangkan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menyukseskan pemberantasan buta aksara di Indonesia,” imbuhnya.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Biro Pusat Statistik tahun 2019, jumlah penduduk buta aksara telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Persentase buta aksara tahun 2011 sebanyak 4,63 persen, dan pada tahun 2019 turun menjadi 1,78 persen.