Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi dalam beberapa waktu terakhir  menerima banyak laporan kejahatan pemerasan oleh pihak-pihak yang mencatut nama KPK. Laporan pemerasan tersebut antara lain diterima dari Bengkulu pada Januari 2020, Bireuen (Aceh) pada Juli 2020, dan Ciamis (Jawa Barat) pada Agustus 2020.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan para pemeras yang mencatut nama KPK beroperasi dengan menakut-nakuti pejabat daerah yang diduga bermain dalam proyek pembangunan di wilayahnya. 

"Modus operandi yang mereka lakukan yaitu menakut-nakuti akan membongkar dan menangkap aparatur pemerintah di daerah yang diduga 'bermain' dalam proyek pembangunan di wilayahnya, atau pihak swasta yang mendapatkan dana hibah dari penyelenggara negara," kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/9).

Selain itu mereka juga mengancam pihak swasta yang mendapat dana hibah dari penyelenggara negara.

"Tapi banyak aparatur pemerintah yang berintegritas memiliki nilai kejujuran dan antikorupsi berani melawan KPK palsu itu. Mereka ini kemudian melaporkan kasus pemerasan itu ke kepolisian sehingga seluruh pelaku dapat ditangkap," ujar Firli.

Tapi Firli menegaskan tak sedikit pejabat daerah yang tertipu modus ini. Hal tersebut menurutnya bisa jadi menunjukkan lemahnya integritas kepemimpinan yang dimiliki pejabat tersebut.

Firli pun meminta modus ini diwaspadai jelang pelaksanaan Pilkada 2020. Dia mengatakan pelaku kriminal yang mencatut nama KPK melirik pesta demokrasi tersebut sebagai ladang menjalankan usaha jahatnya.

"Memang benar kejahatan bukan karena ada niat tetapi karena muncul kesempatan. Saya pastikan KPK tak memiliki kantor cabang di daerah mana pun dan tak pernah bekerja sama dengan LSM yang namanya mirip KPK. Kalau ada, saya pastikan itu semua pelaku kejahatan," ujarnya.