TAPANULI - Humbahas, Dalam waktu dekat pemerintah berencana mengembangkan food estate seluas 61.000 Ha yang meliputi wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Pakpak Bharat dengan komoditas utama tanaman hortikultura, perkebunan dan herbal. Survey lapang yang dilaksanakan pada tanggal 20-24 September 2020 bertujuan untuk peninjauan lokasi tahap pertama seluas 4.000 Ha dan melihat rona lingkungan lokasi yang akan dijadikan kawasan food estate tersebut. Tim terpadu juga memastikan bahwa delineasi kawasan tersebut tidak melewati batas hutan lindung atau area konservasi lainnya.  

Tim terpadu ini terdiri dari Kemenko Marves, KLHK, BPPT, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Pemprov Sumut dan jajaran Pemkab Humbang Hasundutan. 

Ditahun 2020, difokuskan pengembangan Pusat Keunggulan Pertanian seluas 1000 Ha yang akan menjadi tempat untuk etalase teknologi dan pusat pelatihan pertanian  modern di Indonesia dengan mengedepankan pembangunan berbasis ekosistem. Lahan ini juga akan menjadi kawasan percontohan bagaimana pola kerjasama antara petani dan investor dengan pendampingan dari Kementerian Pertanian dan Pemkab Humbang Hasundutan.

Kesempatan ini pun digunakan oleh tim untuk berkoordinasi langsung di lapangan dengan pemkab setempat, mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan dan identifikasi permasalahan di lapangan untuk mempercepat pengembangan program food estate Sumut.  Program food estate ini akan di integrasikan juga dengan Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TST-H2). Diharapkan program integrasi ini selain memanfaatkan lahan yang kurang optimal pengelolaannya selama ini, juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani Sumut. 

Sebagai rangkaian survey lapang, dilaksanakan pula rapat koordinasi dan peninjauan lokasi oleh Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti pada Hari Kamis (24-9-2020). Rapat diikuti oleh Kementerian Pertanian, KLHK, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, serta Kementerian ATR/BPN.

“Kita bersama harus menyiapkan rencana induk pengembangan dan pengelolaan program food estate Sumut. Harus ada komunikasi antar Kementerian dan Lembaga terkait untuk mendiskusikan mengenai rencana dan tahapan yang perlu dilakukan untuk memetakan langkah-langkah apa saja yang bisa kita kerjakan kedepan,” dikatakan oleh Deputi Nani kepada peserta rapat. 

Untuk tahun 2020, Kementerian Pertanian akan mengelola 215 hektar yang akan menjadi lahan food estate dan 785Ha akan dikerjasamakan dengan investor swasta. Dari luas lahan ini akan ditanam komoditi seperti bawang putih, bawang merah, dan kentang. Telah dilakukan pula sosialisasi dan pendampingan kepada kurang lebih 250 petani dalam pengelolaan lahan pada wilayah food estate yang digunakan, dan jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya food estate Sumut.  Kegiatan ini pun melibatkan akademisi dari ITB, IPB, UGM, IT-DEL, Universitas Sumatera Utara, Universitas Tapanuli serta Politeknik Pengembangan Pertanian.

“Petani disini merasa antusias dengan rencana pengembangan food estate di wilayah Humbang Hasundutan. Kami sudah terbiasa menanam tiga komoditi tersebut, dan kami terbuka dengan penerapan teknologi yang akan digunakan,” jelas warga setempat kepada Deputi Nani dalam tinjauan lapangan. Hal utama bagi Deputi Nani adalah pengawalan serta bimbingan bagi petani dalam melakukan pengelolaan lahan food estate ini. 

“Setelah kita berhasil mengelola lahan food estate di Humbahas, maka rencana besar kita berikutnya pada 2021 adalah pembangunan food estate Sumatera Utara sehingga bukan hanya satu kabupaten saja, tetapi kita bisa membantu kabupaten lainnya melalui program ini,” ungkapnya.

Di akhir rangkaian kunjungan lapang, Deputi Nani Hendiarti mengundang para calon investor untuk berdiskusi mengenai rancangan skema kerjasama antara petani dan calon investor/offtaker, Jumat 25-09-2020. Para calon investor, beberapa diantaranya adalah perusahaan besar seperti PT Indofood, PT Champ dan PT Calbe Wings menyampaikan antusiasnya dan siap bersama Pemerintah mensukseskan program food estate. Deputi Nani meminta agar perusahaan dapat berjalan beriringan dengan petani dan pemerintah tanpa ada yang dirugikan.  “Diharapkan dengan adanya mekanisme kerjasama ini, semua produk pertanian yang dihasilkan bisa terserap oleh perusahaan sepenuhnya”, jelas Kepala BPPSDM Pertanian Prof. Dedy Nursyamsi.

Deputi Nani meminta kepada seluruh Kementerian, Lembaga dan investor terkait untuk dapat bekerjasama secara paralel agar program food estate ini dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang baik dan detail sebagaimana arahan Bapak Menko Marves. (ANP)