Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyatakan, guna menyukseskan program Tol Laut yang telah dicetuskan melalui Perpres 70/2017, maka diperlukan koordinasi antar stake holder baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang wilayahnya dilewati rute Tol Laut. 

“Memang perlu koordinasi, semisal jadwal kapal yang harus semua pihak ketahui. Jadi lebih tahu dari awal, agar barang yang diangkut itu bisa efisien, jadwal kapal itu bisa diberikan dengan jelas. Agar Kemenhub buat jadwal yang fix,” ujar Menko Luhut dalam arahannya di forum virtual, Rakor  Rakor Sinergi Kelembagaan Tol Laut dan Sislognas, Rabu (30/09/2020).

Kemudian, lanjut Menko Luhut, agar nantinya dapat dibentuk semacam Tim Terpadu yang terdiri dari lintas Kementerian/Lembaga. Ia pun akan memerintahkan Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia GL Kalake, agar terus mengawal program ini dan juga diupayakan untuk dimasukkan ke dalam National Logistic Ecosystem (NLE). 

“Saya tugaskan Deputi saya Pak Odi (Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL Kalake), coba masukan dalam ekosistem NLE. Semoga ini akan kita nikmati dalam waktu tidak lama. Saya minta seminggu dari sekarang, Pak Odi agar bisa mengatur pertemuan untuk mengetahui perkembangan dan tindak lanjutnya,” tambahnya. 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir pun mengatakan, memang diakui perihal jadwal angkutan laut harus mendapatkan perhatian lebih. Ia sependapat dengan Menko Luhut, memang perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pengelola Tol laut di daerah, utamanya mengenai masalah teknis. 

“Kami sependapat, diperlukan satu sistem. Ini perlu dikomunikasikan secara teknis kepada pengelola di daerah, semisal Kadisnya, agar mereka tahu persis, agar mereka bisa mengintegrasikan dengan sistem angkutan laut. Dan, Tol Laut terintegrasi ini bisa masuk ke sistem pemerintahan daerah, segera, nanti akan ada rapat kerja pimpinan daerah dan memasukan agenda pemanfaatan Tol Laut.” jelasnya. 

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan, sebagai upaya peningkatan kinerja Tol Laut, menurutnya akan ada beberapa langkah yang dilaksanakan oleh Kemenhub. 

“Semisal dengan pengembangan trayek dengan pola hub dan spoke, melibatkan peran serta pelayaran nasional swasta, pengontrolan pembiayaan THC, melengkapi fasilitas bongkar muat di pelabuhan singgah T3P, perbaikan performa kapal dalam hal operasional dan pemeliharaan, dan pengembangan dan perbaikan sistem digitalisasi,” jelasnya. 

Dan juga dengan dukungan dari Kemen ESDM yang diwakili oleh Kepala Balitbang ESDM, Dadan Kusdiana, yang menyatakan akan mendukung dalam hal ketersediaan energi di rute Tol Laut. 

“Untuk penyediaan energi, kami akan dukung penuh untuk supply energi, baik itu listrik maupun BBM,” tegasnya

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian KKP, TB. Haeru Rahayu yang mewakili Kementerian KKP menambahkan, bahwa Kemen KKP dengan sejumlah SKPD di seluruh Indonesia, akan mendukung penuh. 

"Kami pun siap bergerak, perangkat kami di sejumlah rute Tol Laut selalu siap untuk memberikan kelancaran maupun kemudahan kepada program Tol Laut," terangnya. 

Terkait dengan jadwal dan tata kelola yang lebih baik , Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditjen Hubla Kemenhub) telah menyiapkan platform digital yang disebut LCS (Logistic Communication System) untuk tujuan dimaksud.   Selanjutnya dipaparkan tentang teknologi LCS yang telah dibuat dan digunakan saat ini serta  pengembangannya.  

Nantinya, diharapkan dengan penerapan LCS, maka akan ada kemudahan melakukan purchase order, dan Consignee dapat memilih sendiri supplier, JPT dan Jadwal Kapal. Selain itu, regulator juga dengan mudah memonitor proses bisnis yang terjadi dalam aplikasi LCS dari manapun. Dan, tracking posisi kapal juga kini lebih mudah dan dinamis untuk dimonitoring. 

Data  per 15 September 2020 tercatat; terkait perkembangan pelaksanaan Tol Laut, jumlah trayek sebanyak 20, Pelabuhan Singgah ada 100 Pelabuhan Singgah (terbaru Pelabuhan Galela-Malut), total muatan berangkat sebesar 8.708 TEUS dan total muatan balik sebesar 2.552  TEUS. Jumlah armada, sebanyak 25 Kapal, penugasan kepada PT Pelni, ASDP dan Djakarta Lloyd. 

Untuk integrasi moda Tol laut dengan Angkutan Perintis Darat ; Timika (5 Lintas), Merauke (1 Lintas), Natuna (1 Lintas), dengan penugasan kepada Perum Damri yang akan menghubungkan Pelabuhan dan Bandara/Sentra Logistik. Jembatan Udara, Timika (7 Rute), Dekai (10 Rute), Masamba (2 Rute), Tarakan (3 Rute) dan Tanah Merah (5 Rute).