Minahasa - Danau Tondano merupakan danau kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Keindahan alamnya bahkan begitu popular di Indonesia maupun mancanegara, terbukti dengan banyaknya wisatawan asing maupun lokal yang kerap berkunjung ke danau ini. Selain menjadi destinasi wisata alam, keberadaan danau ini juga menjadi sumber air dan penghidupan bagi masyarakat sekitar.

Namun, kondisinya kian waktu kian mengkhawatirkan bahkan danau legendari di Bumi Celebes ini terancam punah. Kepala Balai Air Sulawesi Utara I Kementerian PUPR, Bastari dalam laporannya kepada Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa hal itu disebabkan berbagai faktor. 

Diantaranya pendangkalan atau sedimentasi yang cukup intensif, penurunan kualitas air karena pencemaran seperti budidaya ikan, pupuk non-organik, peternakan itik, limbah rumah tangga seperti deterjen hingga kotoran manusia. Faktor berikutnya adalah adanya alih fungsi lahan dengan okupasi sempadan danau oleh masyarakat sekitar.

“Terjadi sedimentasi di Danau Tondano cukup signifikan sehingga mengakibatkan pendangkalan kedalaman Danau Tondano dari tahun ke tahun sehingga diperlukan segera upaya penataaan dan pembangunan revitalisasi danau,” jelas Bastari

Keberadaan eceng gondok juga menjadi penyebab terjadinya pendangkalan areal danau. Tumbuhnya eceng gondok merupakan tipikal dari danau pada daerah tropis dengan kandungan nutrient terutama nitrogen, fosfat dan potasium yang tinggi di dalam sedimennya.

Dengan jumlah dan pertumbuhan eceng gondok yang cepat, fungsi utama danau terganggu dan menjadi dangkal, sehingga mengurangi volume tampungan danau.

“Danau Tondano ini sangat cantik tapi sudah lama terlantar, makanya perlu kita selamatkan, saya minta semua pihak fokus di sini,” ungkap Menteri Basuki menanggapi laporan dari Kepala Balai Air Sulawesi Utara I Bastari.

Dikutip dari OKEZONE, pada tahun 1934 kedalaman danau mencapai 40 m kemudian pada tahun 1974 berkurang menjadi 28 meter dengan laju pendangkalan 0.0027 m/th. Pada tahun 2001 kedalamannya tinggal 20 m dengan laju pendangkalan meningkat menjadi 0.396 m/th.

“Danau Tondano ini sangat indah jangan sampai seperti Danau Limboto di Gorontalo yang tinggal namanya saja, tapi danaunya sudah tidak ada,” kata Bupati Minahasa Royke Roring dalam agenda kerja yang juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi V Herson Mayulu, Kepala Balai Pengembangan Prasarana Wilayah Sulut Rus'an M. Nur Taib, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja tersebut.

Danau Tondano merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) termasuk satu dari 15 danau prioritas sesuai kesepakatan tanggal 19 Maret 2019 oleh 9 Kementerian dan Menko Perekenomian untuk dilaksanakan Gerakan Danau (GERMADAN). 

Selain itu, Danau Tondano diharapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata nasional (KSPN) berdasarkan PP No 50 Tahun 2011 Tentang Kepariwisataan Nasional Tahun 2011-2015. Danau Tondano sebagai Kawasan Pendukung KEK Likupang sesuai Rapat Terbatas Presiden tanggal 3-4 Juli 2019.

“Danau Tondano pada 1939 luasnya masih 5600 hektar dan 2015 tinggal 3925 ha dan kedalamannya dulu masih 43 m, sekarang di 2015 tinggal 14 meter. Karena merupakan KSPN pariwisata dan KSN kami mengusulkan agar penanganan Danau Tondano dan sekitarnya bisa tertangani dengan baik,” harap Bupati lagi. 

Danau Tondano memiliki volume tampung 668,6 juta/m2 dan luas 4.616 hektar. Luasnya mengalami penyusutan, dimana pada tahun 1992 luasnya menjadi sekitar 4.800 hektar, sehingga dalam kurun waktu 25 tahun terakhir telah menyusut 184 hektar dan tidak tertutup kemungkinan akan terus berkurang jika tidak dilakukan upaya penyelamatan.

“Danau Tondano ini yang harus diselamatkan jangan sampai seperti Danau Limboto di di Gorotalo, namanya ada tapi danaunya tidak ada. Karena itu saya ngotot supaya revitalisasi Danau Tundano ini betul betul diseriusi dan respon baik diberikan Pak Menteri Basuki,” ujar Anggota DPR RI Komisi V Herson Mayulu.

Mencermati kondisi yang kian mengkhawatirkan, Kementerian PUPR sejak tahun 2016 secara bertahap juga melaksanakan kegiatan revitalisasi 15 danau kritis yang menjadi prioritas nasional untuk ditangani, salah satunya adalah Danau Tondano di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus meningkatkan jumlah tampungan air di Indonesia melalui pembangunanan bendungan dan embung.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, revitalisasi Danau Tondano bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan, pembersihan gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai.

"Danau adalah tampungan air alami yang harus dijaga dengan baik. Untuk itu dalam program kerja PUPR bidang Sumber Daya Air (SDA) di Provinsi Sulawesi Utara akan difokuskan untuk revitalisasi Danau Tondano agar menjadi prioritas. Kami akan tambah alat harvester untuk membersihkan eceng gondok seperti yang sudah dilakukan di Danau Rawa Pening, Semarang, Jawa Tengah," kata Menteri Basuki saat meninjau Danau Tondano, akhir September lalu.

Selain pembersihan danau, Menteri Basuki menyatakan, pekerjaan prioritas yang harus diselesaikan dalam revitalisasi Danau Tondano adalah pembangunan tanggul pembatas badan air danau sepanjang 18 km. "Ditargetkan untuk pembangunan tanggul seluruhnya dapat selesai dalam waktu tiga tahun ke depan, atau paling lambat tahun 2024. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp1 triliun," tuturnya.

Sebelumnya Kementerian PUPR telah menyelesaikan revitalisasi Sungai Tondano yang menjadi sumber air Danau Tondano. Biaya pengerjaannya sebesar Rp108,6 miliar dengan masa pelaksanaan tahun 2016-2018. Pada tahun 2019 pelaksanaan revitalisasi dianggarkan sebesar Rp10 miliar diantaranya untuk pembangunan tanggul pembatas badan air danau sepanjang sekitar 108 meter.

Pada tahun 2020, pekerjaan revitalisasi dilanjutkan untuk pembangunan tanggul sepanjang 270 meter. Pembangunan tanggul bertujuan mencegah terjadinya alih fungsi dan okupasi lahan di kawasan tepi danau. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 sudah terbangun tanggul sepanjang sekitar 3 km.

Selain pembangunan tanggul, juga dilaksanakan penataan sempadan, pembangunan cekdam sedimen hulu inlet, dan pembangunan drainase lokasi prioritas.

"Termasuk di bidang Cipta Karya akan dilakukan penataan kawasan, agar tidak timbul kawasan di sekitar danau dan dapat menjadi alternatif kawasan wisata selain KSPN Likupang," pungkas Menteri Basuki.