Bogor - Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai Pekerjaan Rumah, dan target diantaranya adalah upaya terus meningkatkan kontribusi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kalau dilihat dari data yang ada, kontribusi UMKM ini sangat signifikan terhadap perekonomian nasional, karena jumlahnya 99,6 persen dan PDB sekitar 61 persen,” kata Deputi Bidang Pengembangan SDM KemenkopUKM Arif Rahman Hakim di sela-sela kegiatan Pelatihan Kewirausahaan yang diikuti Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) di Bogor, Minggu (11/10).

Kegiatan ini bertajuk Pelatihan Kewirausahaan dan Inovasi mengambil tema Pengembangan Bisnis Online di Masa Pandemi Covid-19 yang juga dihadiri Asdep Pengembangan Kewirausahaan Nasrun Siagian, Kadiskop UKM Kota Bogor Samson Purba, Kabid Lembaga Kewirausahaan Anang Rahman, dan Kabid UKM pada Dinkop UKM Kota Bogor R Medi Sandora.

Menurut Arif, tahun ini diharapkan kontribusi PDB UMKM naik sekitar 65 persen, dan ini membutuhkan support bagaimana bisa menumbuhkan semangat kepada koperasi dan UKM untuk terus meningkatkan produktivitasnya, karena untuk hal itu tentu pengetahuan pelaku UMKM harus ditingkatkan.

“Kalau pengetahuannya tidak ditingkatkan, tentu produk-produknya sangat terbatas,” katanya.

Arif membandingkan dengan pelaku usaha mikro kecil menengah di negara tetangga, dan tentu kemampuan pelaku UMKM dalam negeri harus ditingkatkan, terutama masalah disiplin dalam memanfaatkan waktu.

KemenkopUKM, kata Arif, terus mendorong pertumbuhan kewirausahaan. Tahun ini banyak sekali perusahaan yang memberhentikan karyawannya sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dan kondisi ini akan tidak jauh berbeda dengan tahun depan.

Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyiapkan lapangan kerja atau usaha yang mencukupi, dan salah satu yang harus diupayakan adalah menumbuhkan kewirausahaan atau wirausaha-wirausaha baru.

Tahun lalu, jelas Arif, angka baseline atau jumlah pelaku usaha yang mempunyai tempat usaha jumlahnya sekitar 8 juta atau sekotar 3,47 persen. Sementra dalam RPJMN, KemenkopUKM diminta membuka usaha diangka 3,9 persen atau sekitar 9,7 juta, artinya harus mampu menambah sekitar 1,5 juta, dan setiap tahun harus lahir sekitar 500 wirausaha baru.

Realitas ini, papar Arif, memerlukan edukasi bagaimana bisa mendorong kelas-kelas menengah supaya orientasinya bukan mencari pekerjaan, tetapi diharapkan setelah mereka menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi kemudian bisa berama-sama mencarikan atau mendirikan usaha untuk bisa menyerap tenaga kerja yang terus meningkat.

Selain itu, katanya, wirausaha yang dalam bentuk konvensional bisa juga punya target menumbuhkan startup atau wirausaha baru berbasis teknologi informasi yang ditargetkan 750 startup baru setiap tahun.

“Ini tentu upaya yang tidak mudah dan perlu koordinasi dengan stakeholder terkait,” kata Arif.

Upaya untuk menumbuhkan startup ini, jelas Arif, bukan hanya tupoksi KemenkopUKM, dan KemenkopUKM jika dicermati dari Perpresnya lebih banyak pada masalah perumusan kebijakan dan koordinasi. Makanya anggaran di KemenkopUKM tidak besar, kurang dari Rp 1 triliun, sementara pekerjaan rumahnya untuk membina sekitar 64,1 juta pelaku usaha. (ANP)