Bandung : Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Rully Indrawan menilai salah satu hal yang paling baik dan bagus dalam satu tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf di bidang Ekonomi Kerakyatan adalah 
kolaborasi yang semakin solid antara Kementrian/Lembaga (K/L) Dalam mengurus dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

"Dulu ada kesan UMKM tidak ada yang mengurus. Sekarang semua Kementerian dan Lembaga berbicara soal UMKM dan kami di KemenkopUKM yang memiliki tugas  khusus mengurus UMKM, merasa kolaborasi yang dibangun antar K/L sangatlah bagus. Kita tahu saat ini setidaknya ada 18 Kementerian yang mengurus UMKM, dampak pandemi Covid-19 yang mulai dirasakan awal Maret hingga kini, semakin membuat kolaborasi K/L semakin solid dalam mengangkat UMKM yang memang sangat terdampak akibat pandemi," ujar Prof Rully Indrawan dalam webinar bertajuk "Meneropong Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Bidang Ekonomi Kerakyatan" di Bandung, Jum'at (30/10/2020). 

Hadir sebagai narasumber Staf Ahli Presiden bidang ekonomi Dr. Ir Arif Budimanta M.Sc, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Dr Panutan S Sulendrakusu SE MT SH AK CA, dan Ketua Bidang Koperasi dan UKM  Paguyuban Pasundan Dr. Mustofa Jamaludin. 

"Menurut saya kalau bicara ekonomi kerakyatan ya arahnya kepada UMKM. Kenapa? karena UMKM merupakan 99,47% pelaku usaha di tanah air. Dan kalau bicara tenaga kerja, UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja," kata Prof. Rully. 

Berbeda dengan krisis 1998 dimana UMKM mampu survive dan menjadi andalan perekonomian saat itu, kini wabah Pandemi di 2020 membuat sekitar 90% UMKM terdampak dan 50% pelaku UMKM  mengalami kesulitan finansial." Tapi program ekonomi nasional yang sudah dirancang dalam rangka pemulihan perekonomian memberikan imbas luar biasa bagi UMKM untuk bisa bangkit, baik yang melalaui APBN maupun kebijakan restrukturisasi, relaksasi pinjaman, program PEN,  restrukturisasi pinjaman dimana LPDB secara khusus melayani koperasi," jelas SeskemenkopUKM. 

Prof Rully menandaskan dalam setahun ini banyak sekali yang dikerjakan kemenkopUKM  yang bersinergi dengan  K/L lainnya, karena UMKM menjadi sektor yang paling terpukul akibat Pandemi. "Kita digerakan oleh sebuah komitmen yang jelas dari Presiden," kata Prof. Rully Indrawan. 

Sesuai arahan Presiden, pada 2021 nanti kegiatan infrastuktur dikurangi dan semua energi diarahkan dan difokuskan pada UMKM."  Salah satu  yang populer adalah Banpres Produktif untuk Usaha Mikro dimana saat ini sudah terealisasi 76, 31% dari 12,4 juta pelaku usaha mikro. 

"Kami targetkan pada Desember 2020 semua  terealisasi 100 persen. Dan pada 2021 akan disalurkan lagi pada  20 juta pelaku usaha mikro," jelas Prof. Rully. 

Lalu dimana posisi koperasi?  "Saya sebagai praktisi puluhan tahun di koperasi memberikan apresiasi tinggi pada Pak Teten Masduki  Menteri Koperasi dan UKM,  koperasi  diposisikan sangat jelas yaitu sebagai agregator bagi UMKM. demikian juga dengan pembiayaan dimana LPDB-KUMKM ditugasi secara khusus melayani pembiayaan pada koperasi. 

"Hal ini menjadi hal penting untuk masa depan koperasi. Dan saat ini  koperasi juga diperkuat dengan  digitalisasi dan program-program dalam rangka penguatan UMKM," tambah Prof. Rully. 

Ekonomi Berputar Meski Terhambat 

Ketua bidang koperasi dan UKM Paguyuban Pasundan Dr. Mustofa Jamaludin menilai ekonomi kerakyatan tetap berputar meski ada hambatan akibat pandemi Covid-19. "Ekonomi kerakyatan adalah UMKM dan koperasi dimana saat ini tetap bergerak meski ada hambatan akibat pandemi. 

Banpres Produktif untuk Usaha Mikro adalah angin segar bagi UMKM di daerah untuk bangkit lagi. Terkait hambatan seperti mobilisasi massa atau berjualan pola konvensional saya kira digitalisasi merupakan jawaban bagi UMKM. "Lalu harus ada kerjasama dari hulu sampai hilir diantara pelaku UMKM karena kita tidak bisa bekerja sendiri sendiri," katanya. 

Sementara itu Dr Arif Budimanta mengatakan tren pemulihan ekonomi mulai membaik meski di tengah wabah Pandemi yang belum mereda. "Untuk ekonomi saya kira kuartal 3 di 2020 akan lebih baik dibanding kuartal 2 tahun ini. "Artinya apa, kita sudah melewati fase terburuk dalam ekonomi terbukti berbagai indikator ekonomi sekarang mulai membaik," kata Arif. 

Diakuinya ada yang harus dioptimalkan dalan pembangunan ekonomi kerakyatan, yaitu optimalisasi peminjaman buat usaha mikro dan peran UMKM koperasi dalam rantai pasok global. 

Sementara itu Dr Panutan Sulendrakusuma mengatakan ekonomi kerakyatan itu sebenarnya bagi seluruh warga negara. Ia mengutip pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dimana semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. "Jadi antara si kaya dan miskin adalah sama, namun karena jumlah yang kecil dominan maka sudah wajar mendapatkan bantuan dari negara," katanya. (ANP)