JAKARTA - Perkumpulan Kepala Dinas (Perkadis) "Bangga Kencana" Provinsi   resmi hadir di Indonesia. Pengukuhan perkumpulan itu dilakukan  langsung oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). DR (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K), Selasa (03/11/2020) dari kantor BKKBN, Jakarta, secara daring.

Deputi Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, H. Nofrijal, Sp. MA, mengatakan Perwakilan BKKBN Jawa Tengah merupakan pelopor terbentuknya perkumpulan kepala dinas ini. Tepatnya sejak 2019 seluruh Kepala Dinas KB di tingkat kabupaten dan kota  Jawa Tengah berhimpun dalam perkumpulan ini.

"Ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam mensinergikan  pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaa, monitoring hingga evaluasi," ujar Nofrijal.

Nofrijal menjelaskan, BKKBN berharap Perkadis ini mampu mempercepat dan memperlancar koordinasi antara pemerintah  dan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan operasional Program Bangga Kencana di lapangan.

"Kemitraan akan mempermudah keberhasilan. Kerjasama antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam program ini tidak bisa ditawar lagi," ujar Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN, Wahidah P,  S.Sos, M.Si, menambahkan.

Menurut Wahidah, Perkadis akan semakin memperkuat sinergitas dan sekaligus menjadi saluran komunikasi yang akan memudahkan  percepatan arus pelayanan dan  pengembangan  kearifan lokal dalam Program Bangga Kencana ke depan. Hadir dalam pengukuhan itu para Kepala Dinas KB  dari  24 provinsi. Sementara 10 provinsi lainnya sudah dikukuhkan sebelumnya.  Berarti seluruh Kepala Dinas KB  dari 34  provinsi di seluruh Indonesia  telah bergabung dalam perkumpulan ini. Usai pengukuhan, menurut  Wahidah, acara dilanjutkan dengan pembekalan tentang Program Bangga Kencana. Selanjutnya acara  diakhiri dengan pembentukan  struktur organisasi Perkadis KB.

Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, perkumpulan ini sangat strategis bagi BKKBN. Khususnya dalam upaya sosialisasi Program Bangga Kencana. Sekaligus sebagai wahana sambung pengetahuan dan informasi apa yang dikerjakan BKKBN pusat yang harus didorong  oleh  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB di seluruh Indonesia.  

"Forum ini sangat strategis. Ketika ada perubahan dalam Program Bangga Kencana, maka bisa diketahui bersama secara cepat di seluruh Indonesia," Jelas Hasto.

Hasto sekaligus juga berharap perkumpulan ini mampu menjembatani  sosialisasi Program Bangga Kencana dengan generasi muda.

"Menurut formatif riset yang kami lakukan,  banyak anak muda sekarang  tidak kenal dengan  BKKBN dan jargon-jargonnya,"ungkap Hasto.

Menurut Hasto, perubahan-perubahan program yang ada di tubuh BKKBN, setidaknya sejak 2019 lalu. Di antaranya perubahan pada logo,  tagline, mars KB, jingle, Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Termasuk penggunaan Batik Bangga Kencana sebagai seragam ASN BKKBN pusat dan provinsi, pil KB baru untuk ibu menyusui, IUD untuk ibu-ibu melahirkan, suntikan 1 cc dari sebelumnya 2 cc, susuk KB  satu batang dari sebelumnya dua batang,

"ASI tidak boleh diganggung,  maka kita buat dan adakan pil baru. Agar tidak sakit dan mudah dipasang, kita adakan IUD baru. Demikian seterusnya, dan  inilah spirit kita untuk memberi layanan yang digemari masyarakat dan sosialisasinya  di antaranya melalui Perkadis," ujar Hasto.

Ia juga mengungkapkan bahwa BKKBN akan memperbanyak layanan Dana Alokasi Khusus (DAK).  Dialokasikan di antaranya untuk penggerakan peserta KB. 

"DAK akan  disalurkan ke OPD KB Kabupaten dan Kota, dari sebelumnya melalui Provinsi," terang Hasto.

Menurut Hasto, DAK itu diproyeksikan mencapai Rp 400 miliar. OPD  KB di kabupaten dan kota ditaksir akan  mengelola  DAK KB  sekitar Rp 5-7 miliar atau lebih. 

"Perkadis ini sekaligus  dipakai untuk mengawal DAK KB. Untuk itu,  BKKBN  melakukan MoU dengan Kementerian Dalam Negeri  dalam kerjasama  audit pelaksanaan DAK KB. "Agar lancar dalam pelayanan dan melindungi OPD KB," tutur Hasto.

Agar Perkadis berjalan optimal, Hasto Wardoyo mengatakan,  setiap bulan akan ada Rapat Pengendalian Program (Radalgram) antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dengan Perkadis. "Kami terbuka menerima masukan dalam  pelaksanaan anggaran terkait DAK fisik dan non fisik," ujar Hasto. Hasto juga mengutarakan bahwa BKKBN mulai melakukan "stresing" lebih kuat terhadap remaja pasangan usia subur (PUS) calon pengantin.

"Kami kaitkan program Bangga Kencana dengan stunting. Kami siapkan para calon pengantin menjadi  PUS baru yang sehat secara reproduksi sehingga akan menghasilkan anak yang cerdas, menghadirkan generasi unggul untuk Indonesia maju," ujar Hasto.

Terkait dengan stunting, Hasto menginfokan bahwa saat ini sedang digodok Peraturan Presiden (Perpres). Di dalam Perpres tersebut akan termuat pasal di mana  BKKBN  ikut aktif ambil bagian dalam penanggulangan stunting secara nasional. Di sela-sela acara pengukuhan, Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN juga berkesempatan melakukan launching aplikasi Siska (Sistem Informasi  Advokasi Kemitraan)  Bangga Kencana dan Arkana (Arsip Digital Bangga Kencana). Sekaligus dirangkai dengan penandatanganan  Komitmen Gerakan Nasional Sadar Arsip bagi seluruh Aparatur Sipil Negara  (ASN) BKKBN pusat dan provinsi. (ANP)