Ketua MPR : Perhatikan Kehawatiran Orang Tua  Dalam Kebijakan Belajar Tatap Muka

AKM • Monday, 23 Nov 2020 - 20:40 WIB

Jakarta - Keputusan pemerintah  yang memperbolehkan kegiatan belajar-mengajar (KBM) tatap muka mulai Januari 2021 mAsih menimbulkan kehawatiran.

Ketua MPR RI mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Pemerintah Daerah, memperhatikan kehawatiran orang tua siswa.

“Tentunya dengan memetakan terlebih dahulu daerah yang akan menerapkan KBM secara tatap muka, berdasarkan peta zonasi wilayah penyebaran Covid-19 dari Satgas Penanganan Covid-19, agar pemerintah baik pusat maupun daerah dapat mempertimbangkan serta menetapkan keputusan KBM tatap muka secara tepat dan bijak,” kata Bamsoet di Jakarta, Senin, (23/11/2020).

Bamsoet juga mendorong pemerintah daerah di masing-masing wilayah dan Satgas Penanganan Covid-19 bekerjasama dengan kepala sekolah untuk melakukan survei kesiapan sekolah yang akan menerapkan KBM secara tatap muka.

“Ini guna memastikan kematangan dan kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan KBM secara tatap muka, mulai dari sarana prasarana, kesiapan dan kesehatan para tenaga pengajar hingga standar operasional prosedur (SOP) yang dimiliki setiap sekolah dalam mempersiapkan KBM secara tatap muka,” terang Bamsoet.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lanjut Bamsoet, secara bijak dalam menetapkan keputusan terkait akan dimulainya kembali KBM secara tatap muka, khususnya bagi sekolah yang berada di zona merah ataupun oranye, mengingat apabila KBM secara tatap muka dipaksakan di zona-zona tersebut, memiliki risiko tinggi terhadap penularan Covid-19 di sekolah yang akan membahayakan kesehatan dan keselamatan para tenaga pengajar dan siswa/i.

Meminta pihak sekolah terlebih dahulu membuka komunikasi dengan orang tua murid mengenai rencana dan kesiapan sekolah yang akan melakukan KBM secara tatap muka, guna memberikan keyakinan dan rasa aman bagi para orang tua murid untuk mengizinkan anaknya bersekolah kembali.

“Saya meminta komitmen pemerintah daerah bersama pihak sekolah yang akan melakukan KBM secara tatap muka dalam mematuhi dan memahami protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah, serta melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah serta secara rutin mengevaluasi pelaksanaannya,” pungkasnya. (AKM)