Jakarta- Pembelajaram tatap muka pada Januari mendatang ditengah pandemi memunuculkan pro dan kontra. Namun, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta  semua pihak  tidak saling menyalahkan atas  keputusan belajar tatap muka. Menurut Syaiful Huda, belajar dalam jaringan (daring) selama pandemi virus corona atau Covid-19 ini, semuanya ada kekurangan dan kelebihannya masin-masing.

“Untuk itu, kami (DPR) meminta tidak saling menyalahkan siapa pun, baik sekolah, guru, anak, orang tua, DPR maupun Kemendikbud RI.” Ujar Syauful Huda dalam diakusi Dialektika Demokrasi DPR RI di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PPB) ini mengatakan bahwa saat ini Indonesia memasuki darurat pendidikan, baik secara kualitas maupun kualitas, sehingga proses pendidikan tersebut tak bisa berjalan secara maksimal. Ditambah lagi kesulitan ekonomi, sehingga semuanya harus saling mengontrol dan bertanggungjawab. 

“Dan, ketika ada yang suspek di sekolah, maka saat itu pula sekolah harus dihentikan.”  katanya.

Jika dalam situasi yang sulit saat ini dalam penanganan lonjakan Covid-19 itu sendiri, DPR dan Kemendikbud melalui SKB 4 Menteri (Kemendikbud, bersama Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri) sepakat membuka PTM di masa pandemi. 

“Itu keputusan yang sulit,  Pemerintah pun, sudah memberikan subsidi kuota internet untuk siswa, guru termasuk mahasiswa dan dosen sebesar 37 juta peserta didik dimaksud. Hanya saja harus diakui subsidi itu belum memberi daya ungkit bagi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara maksimal. Itu hanya menjangkau 50 persen dari kebutuhan,” ungkapnya.

Menurut Syaiful, semua sekolah siap belajar tatap muka. Di sisi lain sudah banyak anak yang tak mau sekolah lagi, karena membantu orangtuanya bekerja. 

“Kalau ini dibiarkan membahayakan masa depan mereka. Jadi, jangan sampai anak-anak menolak belajar dan memilih kerja,," punhaks Syaiful Huda. (AKM)