Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta penyelenggara pilkada serentak di 19 Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur menerapkan protokol kesehatan berlapis. 

Menurut Khofifah, pelonggaran terhadap protokol kesehatan, baik saat pencoblosan 9 Desember, penghitungan maupun pasca penghitungan seperti syukuran kemenangan yang kurang mematuhi prokes bisa memunculkan risiko serius yakni kemunculan klaster-klaster baru penularan virus corona (Covid-19).

“Kita semua harus sadar betul jika Covid-19 masih ada. Penerapan protokol kesehatan wajib diperhatikan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pemilih. Bahkan menurut saya harus berlapis,” ungkap Khofifah usai Rapat Koordinasi Tim Desk Pilkada di Pendopo Kabupaten Sidoarjo.

Khofifah mengatakan, sosialisasi protokol kesehatan seperti 3M yakni wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, dan wajib mencuci tangan tetap harus terus dilakukan mengingat pelaksanaan Pilkada hanya tinggal hitungan jam. 

Khofifah juga minta KPPS maupun tim panitia TPS termasuk seluruh saksi harus menjalani rapid test terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas. Pun dengan ketersediaan masker yang harus dipersiapkan ekstra, mengingat idealnya masker diganti setiap 4 jam sekali.

“Apabila ada satu orang yang tidak terdeteksi dan menjadi OTG ketika bertemu dengan banyak orang ini akan sangat berbahaya. Puskesmas harus melakukan pelapisan layanan kesehatan sesuai kemampuan cakupan TPS. Ini hal baru yang dulu belum pernah ada pengalaman kesiapsiagaan Puskesmas saat Pilkada,” jelasnya. 

Untuk memastikan seluruh protokol kesehatan diterapkan dengan disiplin, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim akan mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang akan disebar di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan. 

“Untuk masjid dan mushola, saya harap bisa membantu menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan jam yang tercantum dalam.undangan  memilih. Ingatkan pula untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya. (Her)