Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen, mengusut tuntas kasus penembakan 6 Front Pembela Islam (FPI) pengawal Habib Rizieq Shihab. Penembakan terjadi di Tol Cikampek pada Senin 7 Desember 2020 dini hari.

"Kepada Presiden (Jokowi) selaku panglima tertinggi TNI dan Polri, kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk satu tim yaitu tim independen," ujar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Selasa (8/12/2020).

Tim independen tersebut, kata dia, melibatkan sejumlah pihak. Mulai dari lembaga negara seperti Komnas HAM, LPSK, dan lain-lain. Tak hanya itu, Busyro menilai tim ini juga perlu melibatkan unsur masyarakat.

"Unsur-unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dan rekam jejak serta memiliki komitmen untuk menelaah, mengkaji masalah ini secara objektif, benar berdasarkan fakta, tidak ada yang tersembunyi atau disembunyikan. Termasuk di sini unsur masyarakat itu adalah IDI," ujarnya.

Busyro memandang tim independen ini penting karena negara Indonesia menganut sistem demokrasi. Menurutnya demokrasi di Indonesia menuntut agar ada proses-proses dilakukan seimbang atau tidak sepihak serta proses-proses yang menunjukkan keterbukaan kejujuran dan akuntabilitas.

"Oleh karena itu Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang sangat mendesak dibentuknya tim independen tersebut," tegasnya.