Mensos Pastikan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Ponorogo

ANP • Monday, 28 Dec 2020 - 15:56 WIB

PONOROGO - Kementerian Sosial berkomitmen penuh untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam konsep pembangunan, termasuk penyandang disabilitas. 

Presiden Joko Widodo pada pidato Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2020 mengamanatkan bahwa saat ini berbagai peraturan dan regulasi telah dibuat dan diterbitkan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Beliau menekankan bahwa semua regulasi yang ada akan sia-sia ketika tidak dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019, jumlah penyandang disabilitas sebesar 28,62 juta jiwa (10,65% dari total penduduk Indonesia). Data penyandang disabilitas di dalam rumah tangga yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Januari Tahun 2020 sebanyak 1.309.628 jiwa dan non rumah tangga sebanyak 118.422 jiwa.

Sejurus dengan amanat tersebut, Kementerian Sosial semakin merapatkan barisan, melaksanakan amanat Presiden untuk mengimplementasikan berbagai regulasi guna menjangkau seluruh penyandang disabilitas salah satunya melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI).

ATENSI merupakan manifestasi layanan langsung yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan dilaksanakan melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial.

Program ATENSI terdiri dari 7 (tujuh) komponen layanan yaitu, kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan, dukungan keluarga, terapi (fisik, psikososial, mental spiritual), pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.

Derap langkah Kemensos tidak sendiri, namun beriringan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang merupakan representasi peran serta masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial dengan berbagai inovasi, salah satunya yang dilakukan oleh LKS Rumah Kasih Sayang dan LKS Rumah Harapan yang ada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. LKS ini mendapat apresiasi.

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini memberikan apresiasi kepada LKS tersebut dengan mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dibina. Bantuan ini berasal dari Direktorat Teknis dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, yaitu Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Balai Besar Disabilitas "Kartini" Temanggung, Balai Besar Disabilitas "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta dan Balai Anak "Antasena" Magelang.

Bantuan ini terdiri dari bantuan aksesibilitas penyandang disabilitas (kursi roda anak, walker, kruk), alat pelindung diri (suplemen, masker, hand sanitizer, vitamin C dan madu), alat peraga edukasi, bantuan kebutuhan dasar dan peralatan belajar anak, bantuan Sheltered Workshop Peduli (alat membatik dan membuat keset), sembako beras, sambal goreng tempe yang dibeli dari doly yang telah berganti rupa menjadi pemukiman warga, layanan day care dan home care serta bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD).

Pada kunjungannya di LKS Rumah Kasih Sayang yang terletak di Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Risma juga melihat aktivitas yang dilakukan penerima manfaat, yaitu membuat kerajinan tangan seperti tas dan manik-manik, pembuatan keset hingga membatik.

Begitu antusias Risma melihat proses membatik, menatap garis demi garis yang membentuk corak khas. Berpindah ke pembuatan keset, sesekali iya meraba hasil kerajinan tersebut, memastikan bahwa keset ini dianyam dengan apik dan merupakan karya warga spesial yang unik.

Pada awak media, Risma menyampaikan bahwa saudara-saudaranya ini perlu uluran tangan. "Teman-teman Pendamping Rehsos, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mari bersama menolong orang lain. Kalian adalah mata, telinga, mulut dan kaki Kementerian Sosial," ungkapnya.

Risma juga mengatakan akan membuat grup daring melalui platform whatsapp yang beranggotakan pendamping rehsos, pendamping PKH dan Tagana per provinsi untuk respon cepat kasus. Hal ini juga bertujuan agar kinerja para pendamping bisa terukur.

Tak berhenti disitu, Risma mengajak para pendamping Rehsos, pendamping PKH, Tagana serta TKSK menyerukan semangat bersama dengan satu komando. "Ayo kita siapkan mata kita, mata hati kita, telinga kita, mulut kita untuk bisa menolong orang lain. Are You Ready?" seru Risma seraya para pendamping teriakkan "Yes" secara bersama dengan penuh keyakinan.

"Apa yang telah disampaikan tentunya masih 
jauh dari kebutuhan yang sebenarnya. Namun 
demikian, semoga hal ini menjadi awal semangat kita bersama untuk tetap mampu berbagi dan memberi kemanfaatan serta kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan," ungkap Risma.

Risma juga mengajak masyarakat untuk melaksanakan tugas mulia, memberikan pelayanan terbaik kepada 
penyandang disabilitas maupun pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya dengan sepenuh hati.

"Kita harus bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas dan bekerja dengan ikhlas. Lakukan yang terbaik untuk Saudara kita yang membutuhkan dan kesejahteraan bangsa ini," pungkasnya.

Dalam kunjungan kerja Mensos ini, hadir Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan jajaran,  Wakil Bupati Ponorogo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ponorogo, Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehablitasi Sosial Wilayah Jawa Tengah, perwakilan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Kasih Sayang.

Ragam Kisah Kampung Berpenduduk Down Syndrome
Kabupaten Ponorogo dipilih sebagai sasaran bantuan ATENSI karena memiliki tiga kawasan perkampungan yang penduduknya merupakan Penyandang Disabilitas Intelektual dengan kriteria Down Syndrome.

Total warga yang menderita Down Syndrome di tiga kawasan tersebut mencapai 445 orang. Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon sebanyak 323 orang sekaligus wilayah paling banyak. Selanjutnya, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong sebanyak 69 orang dan Desa Pandak, Kecamatan Balong sebanyak 53 orang.

Letak geografis yang berada di lereng pegunungan kapur ini mempengaruhi latar belakang kondisi warga Kabupaten Ponorogo yang menderita down syndrome. Mulai dari latar belakang yang bersifat mitos hingga fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah.

Dikutip dari blog pribadi milik Dhimas, seorang wartawan Jawa Pos mengungkapkan bahwa mitos terbentuk ketika salah satu kawasan Sidoharjo, khususnya Dukuh Sidowayah berdekatan dengan hutan lebat. Banyak yang menganggap kampung ini merupakan kampung kutukan, sehingga seluruh warganya mengidap down syndrome.

Faktanya, ketika dikaitkan dengan makanan yang banyak dikonsumsi warga ini, yaitu tiwul. Makanan yang mengandung gaitan dan cooksey sebagai zat goitrogenik inilah yang dianggap menjadi pemicu munculnya kasus down syndrome. Zat ini bisa merusak metabolisme yodium. Akibatnya, warga kawasan itu menderita gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY).

Dampak GAKY tidak hanya pada pembesaran kelenjar gondok, tetapi juga menghambat perkembangan tingkat kecerdasan otak pada janin dan anak. Kondisi geografis Ponorogo yang dikelilingi pegunungan kapur ini juga tidak bisa menyimpan nutrisi.

Beberapa penelitian dilakukan Pemkab Ponorogo dengan pihak ketiga. Hasilnya menunjukkan bahwa kandungan yodium di tiga desa yang banyak dihuni warga down syndrome memang minim. Itu didapat dari sampel tanah dan air di wilayah tersebut.

Pendapat lain dikemukakan bahwa lokasi desa yang terpencil dan terisolasi memicu adanya hubungan pernikahan sedarah. Bagaiamana tidak, dibutuhkan minimal satu hingga dua jam perjalanan dari pusat Kota Ponorogo dengan menggunakan kendaraan roda empat untuk menuju desa-desa ini.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah khususnya Kemensos untuk bisa menjangkau warga dengan berbagai intervensi program, salah satunya ATENSI yang pada Kunjungan Kerja Pertamanya sebagai Menteri Sosial, Risma mampu menembus keterbatasan akses menuju Kecamatan Jambon.

Ketua LKS Rumah Kasih Sayang, Djaenuri berharap dengan kehadiran Mensos, para warga binaan semakin semangat berkembang, belajar dan berbenah diri agak tidak bergantung kepada orang lain.

"Kami juga berharap Pemerintah terus memberikan dukungan baik moril maupun materil agar penerima manfaat bisa mendapatkan haknya dan potensi teman-teman tergali," tuturnya. (ANP)