JAKARTA - Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, akibat adanya pandemi Covid-19. Pandemi ini bersifat extraordinary dan menciptakan resesi global yang dampaknya tidak hanya di rasakan oleh Indonesia, tetapi 220 negara lainnya. 

Meskipun negara-negara di dunia pertumbuhan ekonomi terkontraksi -4,2 sampai dengan -4,5 persen, namun Indonesia masih lebih baik, dimana pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 2020 minus 3,49%, kuartal 4 terus membaik menjadi sekitar minus 2,9 persen hingga minus 0,9 persen. 

Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Teten Masduki menegaskan, pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi kembali ke 5% di tahun 2021 dapat tercapai. 

"Terlebih kita baru saja melakukan vaksinasi Covid-19, dimana pemulihan ekonomi kedepan masih sangat tergantung dengan efektifitas pengendalian Covid-19 itu sendiri sebagai game changer dalam perekonomian saat ini," tegas MenkopUKM, Teten Masduki dalam keynote speech webinar nasional DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tema UMKM sebagai Tulang Punggung Ekonomi Bangsa, Penggerak Ekonomi Rakyat di Masa Pandemi, di Jakarta, Sabtu (16/1/2021).

Menurut Teten, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, UMKM dan koperasi memiliki peran penting dalam proses pemulihan dampak pandemi dan resesi global ini. 

"Lebih dari 64 juta UMKM berkontribusi 14% terhadap total ekspor non migas, 97% total tenaga kerja dan 61 % total PDB nasional," katanya. 

Untuk itu, Menteri Teten menegaskan, kebangkitan UMKM dan koperasi merupakan kunci pemulihan ekonomi, khususnya kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja atas tantangan potensi meningkatnya angka jumlah pengangguran. 

"Pemerintah melakukan intervensi kebijakan baik dari sisi hulu (supply) ke hilir (demand) dalam rangka percepatan pemulihan UMKM dan koperasi dari dampak pandemi," ujar Teten. 

Ia mengakui, selama tahun 2020, kepada pelaku UMKM dan Koperasi diberikan program yaitu di sisi hulu/supply, dalam kerangka PEN, stimulus diberikan berupa subsidi Bunga KUR, KUR Super Mikro dan Non KUR; insentif pajak; tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) berupa hibah modal kerja sebesar Rp.2,4 juta kepada pelaku usaha mikro agar usahanya bertahan di masa pandemi. 

"Hingga saat ini, Banpres telah disalurkan 100% kepada 12 juta pelaku usaha mikro dengan jumlah bantuan sebesar Rp 28,8 trilyun," katanya. 

Untuk menghubungkan sisi hulu dan hilir, kata Teten, pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan UMKM, serta perbaikan proses binis UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok dan transformasi ke formal melalui pusat bantuan konsultasi hukum gratis, gerakan belanja di warung tetangga, korporatisasi petani/nelayan/petambak. Sedangkan di sisi hilir/demand, pemerintah juga membuka akses pasar produk KUMKM, diantaranya, belanja pemerintah untuk produk UMKM melalui Laman UMKM dan Bela Pengadaan dengan potensi mencapai Rp.321 triliun; Pasar Digital (PaDi). Kerjasama Kemenkop dengan Kemen BUMN untuk menyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp 14 miliar; dan Fasilitasi produksi dan sertifikasi izin edar 27 juta masker terstandadisasi WHO buatan UMKM. 

"Hasilnya, berdasarkan survei Dampak Program PEN terhadap UMKM yang dirilis oleh Lembaga Demografi LPEM FEB UI menunjukan, program-program UMKM tersebut dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM. Mayoritas responden menggunakan dana program bantuan pemerintah untuk pembelian bahan baku (34%), pembelian barang modal (33%), dan pemenuhan kebutuhan Pribadi (13%)," tegas Teten. 

Sementara untuk Banpres Produktif Usaha Mikro, ujar Teten, hasil survei Kemenkop UKM dan TNP2K, menunjukkan hal yang baik pula, dimana sebanyak 97,15% penerima BPUM usahanya masih berjalan per November 2020

"Ini sesuai dengan tujuan program BPUM. Diperkuat dengan hasil survey Bank BRI, 44,8% usaha mikro yang masih beroperasi: kapasitas dan kinerja usahanya dapat meningkat. Sedangkan 51,5% usaha mikro yang usahanya tutup sementara: usahanya dapat kembali beroperasi," tambahnya. 

MenkopUKM mengajak semua pihak, termasuk PKS, untuk mendampingi pelaku UMKM, guna mempercepat proses adaptasi dan transformasi UMKM nasional agar memiliki daya tahan dan daya saing lebih kuat lagi, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri

"Baik di pasar offline maupun pasar online," mengakhiri. (ANP)