Kendari – Karena Jakarta masih memebrlakukan PSBB, maka pelaksanaan uji Kepatutan dan Kelayakan UPTD Layanan Penyiaran di Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dilakukan secara virtual. Dimana penggagas UPTD layanan penyiaran berada di salah satu hotel di Jakarta sementara itu tim penguji berada di direktorat otonomi daerah kemendagri RI Jakarta. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Rabu (27/1/2021).

Tim penggagas yang difasilitasi Kepala Biro Umum Organisasi Tata laksana dan kepegawaian Setda Prov. Sultra, Rahmat Hasan bersama kepala bagian Perundang-undangan Biro Ortala John Loband. Sementara pihak penggagas dipimpin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sultra M. Ridwan Badallah.

Sedangkan Kadis Kominfo menjadi presentator naskah akademis pembentukan UPTD layanan penyiaran.

Selama 20 menit Ridwan Badallah, dengan gaya khasnya menyakinkan penguji yang saat itu dipimpin oleh direktur Fasilitasi Kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah Dirjen Otda Kemendagri RI Cheka Virgowansyah, didampingi Kepala Seksi wilaya IVA Dit FKKPD Ditjen Otda Dra. Veronica Aulia Kusimaningtyas, dan Kepala Sub Direktorat Wilayah IV Moh. Yuliarto.

Selama 1.5 jam uji kelayakan maka baik ketua tim fasilitator maupun ketua tim penggagas diundang keruangan Yuliarto untuk diberikan beberapa catatan perbaikan dalam ramgka penyempurnaan naskah akademis tsb.

dalam pertemuan tersebut banyak isu yang didiskusikan (selain dari UPTD pelayanan penyiaran). isu-isu tersebut antara lain terkait semangat reformasi birokrasi dan perampingan jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Pada kesempatan tersebut Yuliarto menjelaskan bahwa komitmen terkait perampingan eselon untuk pemerintahan pusat dilakukan perampingan jabatan eselon IV hingga eselon III. Sementara untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota direncanakan perampingan jabatan hanya eselon IV.

Hal ini diutarakan dan dijelaskan dengan detail oleh Yuliarto bahwa di pemerintah pusat setiap kementerian terdapa beberapa eselon I setingkat dirjen sehingga perampingan dilakukan sampai eselon II karena dirjen masih dibantu oleh direktor sebagai eselon II.

Sementara pemerintah provinsi memiliki satu eselon I yakni sekda provinsi sementara sekda kabupaten/kota hanya menduduki jabatan eselon II\A.

Oleh sebab itu, lanjut Yulianto maka provinsi dan kabupaten / kota masih membutuhkan eselon III yang membantu mengerjakan tugas-tugas kepala dinas sebagai pejabat eselon IIA.

Sementara itu Kepala Dinas kominfo Ridwan Badallah menjelaskan progres pembangunan dan reformasi birokrasi dan kelembagaan di pemprov sultra. Beberapa program kerja gubernir H. Ali Mazi SH juga disampaikan, pembangunan jalan toronipa sbg akses destinasi wisata nasional, pembangunan rumah sakit jantung dan pembuluh darah serta pembangunan perpustakaan internasional yang akan dirampungkan juli tahun ini.

selama 2 jam diskusi di ruangan Yuliarto kemudian diakhiri dengan pemberian majalah Garbarata edisi Desember 2020. Setelah penyerahan majalah tersebut Yuliarto juga memuji konsep pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur H. Ali Mazi. (Diskominfo Sultra/HenQ)