Majene – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Bintang Puspayoga meninjau para korban gempa Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat di lokasi pengungsian untuk memastikan kebutuhan perempuan dan anak pasca bencana terpenuhi. Menteri Bintang menyatakan kelompok perempuan dan anak yang masuk dalam kelompok rentan berpotensi mengalami kerentanan ganda apabila pemenuhan kebutuhan spesifiknya terabaikan.

“Perempuan dan anak memiliki kebutuhan khusus dan spesifik yang harus dijamin pemenuhannya terutama dalam situasi bencana. Perempuan mengalami kondisi khusus seperti menstruasi, yang membutuhkan pembalut juga sistem sanitasi yang baik. Bagi ibu hamil dan menyusui, mereka butuh layanan kesehatan serta gizi yang baik dan seimbang. Sedangkan bagi anak, perlindungan khusus dan pemenuhan hak-haknya terutama bagi tumbuh kembang dan pengasuhannya juga harus diprioritaskan,” jelas Menteri PPPA, Bintang Puspayoga di Kab. Majene, Jumat (29/01).

Di Provinsi Sulawesi Barat, Menteri PPPA, Bintang Puspayoga meninjau kondisi dan situasi perempuan dan anak di Posko Desa Makatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Salah satu daerah yang dekat dengan pusat gempa, terdampak cukup parah dan kehilangan Kepala Desa yang meninggal dunia akibat kejadian gempa sehingga masih minim tersentuh penanganan. Posko Makatta ini juga memiliki medan yang cukup sulit diakses karena terletak di perbukitan dan jalan yang cukup curam, serta ditempati banyak pengungsi khususnya perempuan dan anak.

Saat berbincang dengan para relawan yang ada di Posko Makatta, Menteri Bintang yang didampingi Plt. Bupati Majene, Lukman dan Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar mendapatkan banyak gambaran mengenai situasi dan kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh perempuan dan anak. 

“Berdasarkan pengamatan kami ada beberapa hal yang harus diperhatikan bersama. Pertama fasilitas MCK (mandi,cuci,kakus) dan fasilitas air bersih. Selama 2 minggu mengungsi di sini, ketersediaan air minim sekali. Kemudian kebutuhan fasilitas kesehatan dan trauma healing. Ada anak yang sudah sakit namun belum ada orang kesehatan yang datang, beberapa anak-anak juga ada trauma mendengar suara keras, ketakutan bahkan sampai menggigil. Para ibu-ibu juga sangat takut kembali ke rumah karena kondisi rumah yang rusak berat, mereka berharap mendapat bantuan relokasi tempat tinggal mereka,” papar Ayu, salah satu relawan kepada Menteri Bintang.

Menteri Bintang menuturkan akan menyampaikan dan mengkoordinasikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan K/L, terutama BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Lembaga Professional terkait seperti HIMPSI dan lainnya. Menurut Menteri Bintang, kondisi tersebut juga banyak dialami posko-posko yang dibangun mandiri di beberapa titik.

Oleh karena itu, Menteri Bintang mendorong agar gotong royong dan kerja sama terus dilakukan oleh seluruh sektor, mulai dari K/L, pemerintah daerah, lembaga dan organisasi masyarakat, serta pihak swasta untuk bersama-sama menjamin perlindungan dan pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak pasca bencana. 

“Dalam memberikan perlindungan dan hak-hak perempuan dan anak, pemerintah memang tidak bisa bergerak sendiri. Diperlukan kerja sama yang kuat antar berbagai pihak. Kemen PPPA terus melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, LSM, dan relawan di lokasi bencana untuk memastikan perlindungan serta terpenuhi hak-hak perempuan dan anak. Kami bersinergi lintas lini,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang pun mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah membantu serta organisasi dan perusahaan swasta atas kontribusinya yang telah ikut mendukung Kemen PPPA dalam memenuhi kebutuhan spesifik kelompok rentan yang terdampak bencana gempa di Sulawesi Barat.

“Kami mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi dan perusahaan. Dukungan tersebut berupa barang-barang kebutuhan spesifik kelompok rentan yang diharapkan bisa sedikit meringankan beban dan membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terdampak. Oleh karenanya, apresiasi setinggi-tingginya pada UNFPA, PT. Kalbe Farma, serta Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia yang turut serta dalam memenuhi kebutuhan spesifik kelompok rentan. Ini bentuk komitmen kita secara nyata dalam upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak di situasi paling sulit sekalipun” jelas Menteri Bintang.

Di Posko Desa Makatta, Menteri Bintang juga turut memberikan bantuan kebutuhan spesifik perempuan dan anak serta meresmikan Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA). Posko ini diharapkan mampu memberi rasa aman baik secara fisik maupun psikologis bagi perempuan dan anak yang nantinya akan menyediakan layanan pengaduan, dukungan psikososial, dan dukungan spesifik berupa pemberdayaan. Sehari sebelumnya, Menteri Bintang juga telah berkoordinasi dengan RS Lapangan TNI di Mamuju dan siap memberikan layanan dan fasilitas kesehatan bagi para pengungsi yang sedang hamil dan akan melahirkan untuk di tempatkan di RS tersebut. (ANP)