Bogor - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong peningkatan Sistem Penyediaan Air  Minum (SPAM) melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penyelenggara SPAM, guna mewujudkan 100% akses air minum aman. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian PUPR mendorong berbagai pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur penyediaan air minum. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, prasarana dan sarana air minum merupakan infrastruktur dasar yang memberikan pengaruh vital pada kesehatan dan lingkungan. Namun mengingat kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas melalui APBN untuk membiayai pembangunan infraastruktur secara utuh, oleh karena itu diperlukan berbagai inovasi pembiayaan. 

Direktur Air Minum Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan terus mendorong alternatif pembiayaan selain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menambah jumlah sambungan rumah tangga (SR). "Jangan berfokus pada APBN atau APBD. Kita harus tangkap skema pembiayaan alternatif yang cerdas," kata Yudha saat Talkshow Capaian Direktorat Air Minum, Kamis (28/1/2021).

Yudha menyebutkan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR menargetkan pembangunan SR hingga 10 juta unit di Indonesia hingga 2024. Adapun dikatakan Yudha, investasi yang dibutuhkan untuk mengejar target tersebut mencapai kira-kira Rp143 triliun, sedangkan dana yang disediakan APBN hanya sekitar 26 persen atau sekitar Rp37 triliun hingga 2024.

 "Artinya, ada kesenjangan pendanaan sekitar Rp106 triliun, yang dimana harus dipenuhi dari pembiayaan alternatif (creative financing), itu kolaborasi APBD, DAK, KPBU, pinjaman perbankan, dan lainnya," ujar Yudha. 

Yang saat ini sedang banyak didorong salah satunya adalah menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendapatkan pendanaan pembangunan SR dan infrastruktur air minum. Ia menambahkan, saat ini Dana Alokasi Khusus (DAK) juga sudah bisa dialokasikan untuk keperluan konstruksi sistem penyediaan air minum.

PDAM juga sudah dapat melakukan kredit investasi dari sektor perbankan. "Selain itu PDAM juga dapat mendapatkan pendanaan dari kegiatan corporate social responsibilities (CSR) badan usaha di sekitar tiap-tiap PDAM," ujar Yudha.

Sedangkan untuk PDAM pada kategori sehat, Yudha mengatakan dapat menggunakan skema business to business, dimana PDAM sudah dapat bekerja sama langsung dengan PDAM lain. "Ke depan PDAM yang sudah sehat dapat membantu menangani di luar wilayah kerjanya," ujarnya. 

Dalam acara tersebut, juga diluncurkan tiga Buku Hasil Kinerja Direktorat Air Minum selama Tahun 2020 yang dapat dijadikan landasan dalam Penyelenggaraan SPAM di Indonesia, yakni Buku Putih Penyelenggaraan SPAM, Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2020 dan Buku “Bersama Membangun Air Minum Untuk Indonesia Hebat”. 

Kinerja BUMD Air Minum berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2020, tercatat dari 387 BUMD Air Minum yang dinilai terdapat 239 (62%) BUMD Air Minum yang berkinerja sehat dan ada 148 (38%) BUMD Air Minum yang masih memilki kinerja Kurang Sehat dan Sakit. Penilaian kinerja dilakukan terhadap 18 indikator kinerja PDAM yang terbagi menjadi 4 aspek yakni keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia.