Ubud - Perempuan adalah pihak yang paling mengetahui kebutuhan, permasalahan, dan solusi dari isu-isu yang dihadapi oleh kaumnya sendiri. Oleh karenanya, kepemimpinan dan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi sangat penting. Faktanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia pada 2019 yang mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan baru menunjukkan angka 75,24.

“Kepemimpinan perempuan nyatanya sangat esensial bagi kesejahteraan bangsa, bahkan dunia. Hal ini perlu terus menerus kita gelorakan dan gaungkan, sehingga tertanam menjadi persepsi yang baru di dalam masyarakat,” tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga pada Rakernas Perempuan Pemimpin Indonesia (PPI) I Tahun 2021 dengan tema Kepemimpinan Perempuan Tangguh sebagai Pilar Bangsa Menuju Indonesia Emas Mercusuar Dunia yang diselenggarakan secara virtual.

Minimnya keterwakilan perempuan sebagai pemimpin membuat organisasi maupun institusi kurang memiliki sudut pandang perempuan, sehingga secara tidak langsung juga berpengaruh pada penyusunan kebijakan yg berpihak pada perempuan dan berdampak pada rendahnya indeks kesetaraan gender. Padahal, Bank Dunia pada 2012 sepakat bahwa saat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.

Wakil Gubernur Provinsi Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati juga menyampaikan bahwa eksistensi perempuan dalam berbagai kehidupan tidak dapat dipandang sebelah mata, khususnya di bidang ekonomi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Bali melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

“Pemerintah Provinsi Bali selalu berupaya mengintegrasikan gender ke dalam arus  pembangunan dengan cara memosisikan perempuan sebagai subjek pembangunan dan meminimalkan faktor kendala yang dihadapi perempuan, sehingga pengarusutamaan gender, khususnya dalam kepemimpinan perempuan dapat terwujud. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga berupaya mengubah pandangan masyarakat yang bias gender, meningkatkan kapasitas, dan peningkatan produktivitas kerja perempuan di segala bidang. Dalam menghadapi tantangan global diperlukan kepemimpinan perempuan yang visioner, inovatif, kemampuan manajemen yang baik, kemampuan kerja tim yang baik, percaya diri, tangguh, kuat, dan berperspektif gender untuk menuju Indonesia Emas,” tutur Tjokorda Oka Artha.

Ketua Dewan Penasihat PPI, Dewi Motik Pramono yang hadir pada kegiatan tersebut berpesan agar para pemimpin perempuan tidak merasa sombong dan harus saling dukung satu sama lain. 

“Ingat, apa yang kita perbuat adalah berkat anugerah Tuhan dan dukungan dari para sahabat dan mitra. Tidak ada istilah superstar, yang ada hanyalah supermitra yang saling mengalah dan saling mendukung,” ujar Dewi Motik.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Bintang juga mengapresiasi kerja nyata yang dilakukan PPI sebagai mitra Kemen PPPA dan menyampaikan beberapa pesan bagi para pemimpin perempuan.

“Saya mengapresiasi berbagai kerja nyata yang dilakukan PPI bagi peningkatan taraf hidup perempuan dan anak Indonesia. Saya juga berpesan kepada para pemimpin perempuan untuk selalu membawa perspektif perempuan dan anak dalam setiap program, keputusan, dan kebijakan yang diambil, turut menyukseskan isu prioritas Kemen PPPA, menjadi panutan bagi perempuan dan anak-anak perempuan agar mereka dapat menjadi pemimpin yang baik pula, serta berperan dalam berbagai pilar pembangunan baik akademisi, dunia usaha, maupun media dengan memberikan intervensi dari berbagai sisi. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju,” pesan Menteri Bintang. (ANP)