Tuntaskan Kunker, Gubernur Ali Mazi Harap Pertambangan Asbuton Dapat Respon Positif dari Pemerintah Pusat

MUS • Tuesday, 2 Feb 2021 - 12:46 WIB

Buton - Kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton paling penting karena tanggal pembuka februari menjadi momen penting keseriusan pemerintah pusat dibawah kewenangan Kementerian Maritim dan Investasi untuk menjadikan aspal Buton menjadi program Nasional pengaspalan 1000 Km.

Kadis Kominfo Sultra M.Ridwan Badallah menerangkan secara rinci kepada mnctrijaya.com tentang kunker Ali Mazi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton, pada hari Senin (1/2/2021) pagi, 16 tim kementerian maritim dan investasi yang dipimpin salah satu deputi di kementerian tersebut tiba di bandara Betoambari kota Bau-Bau.

Kehadiran tim tersebut, diterima langsung oleh gubernur Ali Mazi dan didampingi walikota Bau-Bau, AS. Thamrin, dan Bupati Buton La Bakry. Selain itu, juga hadir sekretaris Kota Roni Muchtar dan Pj. Sekda Buton Utara Yuni Nurmalawati, serta sejumlah kepala OPD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Diawali dengan sarapan pagi di Persiapan Mess Provinsi (eks Rumah jabatan Bupati Buton di Bau-Bau), menjadi titik mulainya kunjungan kerja hari keempat di Pulau Buton.

Sejam kemudian seluruh tim bergerak menuju Latewe. Selama sejam perjalanan gubernur beserta rombongan (kemeterian, provinsi, kota dan kabupaten) tiba di pusat eksploitasi aspal Buton. Salah satu spot yang dikunjungi adalah PT. Wika.

PT. Wika adalah perusahaan yang mengelola sumber daya aspal baik dalam bentuk bahan jadi atau siap pakai maupun dalam bentuk setengah jadi atau serpihan batuan aspal. Menurut salah satu karyawan di perusahaan tersebut, PT Wika telah mendapat IUP untuk mengelola 100 hektar areal pegunungan aspal.

Secara umum, potensi aspal di Kabupaten Buton Seluas 60.000 hektar namun baru dieksploitasi seluas 400 hektar oleh 42 IUP perusahaan yang eksploitasi produksi, sementara 6 perusahaan telah produksi. Salah satunya PT. Wijaya Karya (Wika) Bitumen seluas 101 Hektar dan PT. Kartika prima Abadi pada bulan Mei tahun 2021, telah memproduksi dalam bentuk kemasan 25 s/d 50 kg, sehingga memudahkan pengangkutan.

Selanjutnya, Gubernur Sultra, Walikota Bau-Bau, Bupati Buton dan tim Kementerian Maritim dan Investasi serta bersama rombongan kepala OPD provinsi dan kabupaten/kota meninjau Pelabuhan Nambo sebagai salah satu penyangga insfrastruktur pengiriman dan suplay ke daerah lain. 

Gubernur Sultra bersama rombongan menyampaikan kepada tim kemeterian yang dipimpin deputi pengendalian bahwa perlunya pengembangan dan perluasan pelabuhan Nambo dan perlunya dikonsentrasikan pelabuhan tersebut sebagai penyangga pelabuhan utama pengiriman aspal buton.

Setelah berkeliling di pelabuhan Nambo, rombongan melanjutkan perjalanan menuju PT. Kartika Prima Abadi. Disana seluruh tim dipersilakan memasuki salah satu ruang meeting untuk mendengarkan presentasi dari salah satu direktur perusahaan tentang pabrik aspal yang telah mereka bangun. Pabrik tersebut nantinya menjadi pabrik aspal yang dapat menyuplai kebutuhan aspal dalam dan luar negeri.

Sebelum rombongan melanjutkan perjalan ke Pelabuhan Banabungi,  Gubernur dan rombongan mengecek fisik dan lingkungan dari perusahaan tersebut.

Rute peninjauan terakhir dilalui dengan jarak 70 kilo meter, melingkari Pulau Bau-Bau. Selama kurang lebih 2,5 jam, rombongan telah sampai di pelabuhan Banabungi. Gubernur menjelaskan kepada tim kementerian bahwa sejak puluhan tahun pelabuhan inilah menjadi andalan utama pengiriman aspal curah di kabupaten Buton.

Namun belakangan ini, pelabuhan ini menjadi pelabuhan yang digunakan oleh PT. Wijaya Karya untuk pengiriman paket 1 ton aspal buton dengan kandungan 20%.

Pelabuhan Banabungi adalah rute terakhir peninjauan yang dilakukan rombongan gubernur dan tim kementerian maritim dan investasi. 

Kegiatan selanjutnya di salah satu hotel di lota Bau-Bau pada pukul 21.00 wita sebagian dari tim gubernur, tim kementerian, tim Bupati Buton dan tim Walikota Bau-Bau melakukan rapat tertutup.

Rapat tersebut dipimpin Gubernur Sultra dihadiri oleh Deputi bidang fasiltasi kementerian meritim dan investasi, Walikota Bau-Bau, Bupati Buton, Sekot Bau-Bau, Pj. Sekda Butur, dan sejumlah kepala dinas prov, Kabupaten dan kota Bau-Bau serta perwakilan perusahaan aspal membahas banyak hal.

Seluruh pimpinan daerah diberi kesempatan untuk berbicara, dimulai dari Bupati Buton, La Bakry dan selanjutnya Walikota Bau-Bau, Dr. AS. Thamrin, MH. Selanjutnya pada puncak acara gubernur memberi sambutan dan sekaligus memberikan buku yang dikarang oleh H. Ali Mazi kepada Deputi bidang fasiltasi kementerian Maritim dan Investasi untuk disampaikan kepada Mentri Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan

Dalam sambutan gubernur disampaikan beberapa hal, yakni;

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara serius dalam membangun pertambangan aspal di Buton.
2. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan beberapa kali pertemuan dengan menteri LBP melalui telekomferen.
3. Menyambut baik dan antusias atas kunjungan tim kementerian Marves.
4. Patut bersyukur karena Sultra dikaruniai banyak potensi sumber daya alam sehingga kita patut untuk menjaga, merawat dan mengelola dengan baik untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara. 
5. Pentingnya memperhatikan protokol kesehatan dalam aktivitas pemerintahan dengan mematuhi 3 M.
6. Konsep JITU yakni Jujur, Ikhlas dan terus menerus serta Terfokus menjadi penting dalam menjalankan amanah gubernur
7. Berharap mendapat respon positif dari pemerintah pusat
8. Dalam visi misi gubernur Sultra yang dituangkan dalam konsep Garbarata menjadi penting untuk menyelaraskan pembangunan baik di daratan maupun di kepulauan

Sebelum dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra, tak kalah pentingnya sambutan Deputi Bidang fasilitasi. Ia banyak menyampaikan hal terkait kehadiran mereka. Tim yang beranggotakan beberapa kementerian teknis terkait, diantaranya dari PUPR dan Badan Geologi menyampaikan bahwa kehadiran mereka atas perintah LBP untuk melihat tiga hal, yakni kesiapan cadangan aspal buton, infrastruktur pendukung yakni jalan dan pelabuhan serta pabrikan dari perusahaan

Hal lain yang disampaikan Deputi bidang fasiliasi adalah sebagai berikut :

1. Menteri LBP sangat mendukung  dan memprioritaskan industri aspal buton dalam membangun infrastruktur jalan di tanah air
2. Aspal buton menjadi tuan rumah di negeri sendiri
3. Untuk menghilangkan ego sektoral maka dibutuhkan kerja integratis dan saling mendukung
4. Digitalisasi sistem pengelolaan aspal buton
5. Pemerintah sangat serius menggunakan aspal Buton dengan kebijakan 1000 km menggunakan aspal buton
6. Produksi aspal Buton dapat dimanfaatkan di negeri sendiri.

Akhirnya tim kementerian mengapresiasi seluruh kesiapan pemeritah provinsi Sulawesi Tenggara terkait kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan aspal Buton sebagai aspal andalan untuk pengaspalan di Indonesia dan ke depan akan menggantikan aspal cair yang secara ekonomis dan produksi lebih menguntungkan dan memudahkan.

Dalam diskusi tersebut banyak hal yang dibahas. Misalnya kadis ESDM prov. Ir. Andi Azis menyapamikan kesiapan pemerintah provinsi dalam membantu regulasi, pengawasan dan pengendalian.

Kadis Bina Marga, Abdul Rahim, mendukung pembangunan jalan pintas dari pertambangan aspal menuju pabrikasi dan pelabuhan.

Kadis Kehutanan Prov. Sahid yang mendukung regulasi terkait izin pinjam lahan hutan lindung. Namun demikian perlu memperhatikan regulasi dalam membuat ijin tersebut. Bahwa luas lahan pinjam pakai 5 km maka kewenangan gubernur namun di atas 5 km menjadi kewenangan kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kadis Lingkungan Hidup, Ashar terkait izin amdal yang cukup menggunakan satu ijin pembuatan terminal khusus sehingga terpusat pada satu terminal saja.

Kadis Perhubungan Hado Hasina, menyatakan sangat penting untuk membuat kebijakan kalo satu pintu masuk pengiriman aspal buton yakni di Pelabuhan Nambo sehingga pelabuhan Banabungi yang salama ini digunakan PT. Wika Bitumen dijadikan pelabuhan kapal umum atau angkutan masyarakat saja

Kadis PUPR Kab. Buton menyampaikan bahwa kesiapan mereka untuk membangun jalan pintas tersebut.

Dengan berakhirnya rapat tersebut maka berakhir pula kunjungan kerja gubernur di pulau Buton. (Diskominfo Sultra/HenQ)