BANDUNG - Salah satu senior Partai Demokrat Jawa Barat, Yan Rizal Usman menyatakan, Kongres Partai Demokrat pada Maret 2020 yang mengangkat AHY sebagai Ketum, cacat prosedur. Bahkan Yan Rizal menyatakan Kongres 2020 itu penuh rekayasa dan tidak taat azas.

"Sebab Kongres Maret 2020 tanpa ada laporan pertanggung jawaban Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan kata lain, tidak melengkapi layaknya persidangan partai politik," ungkap Yan Rizal kepada wartawan di Bandung, Senin (15/2/21). 

Hal itu menurutnya berbeda saat KLB PD pada 2013 atas Ketua Umum Anas Urbaningrum yang kemudian digantikan oleh SBY, saat itu Presiden RI untuk periode kedua.

"Karena itu wajar kalau ada tuntutan Kongres Luar Biasa (KLB). Ada hal-hal mendasar yang mendorong munculnya keinginan untuk menggelar KLB. Jadi Partai Demokrat perlu hadirkan  penyelamat Partai untuk atasi kondisi terpuruk seperti ini “ tegas Yan.

Menurutnya, DPP Partai Demokrat harus memberikan wewenang yang luas kepada pengurus DPD dan DPC sebagai ujung tombak perjuangan yang memiliki basis massa atau yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Bukan mengkerangkeng dan mengambil hampir semua wewenang mereka ke DPP.

Yan beralasan, setelah AHY jadi Ketua Umum, AD/ART penuh dengan kejanggalan dan tidak logis. Seperti pada AD/ART yang mewajibkan sidang Musda dan Muscab untuk mengusulkan tiga calon ketua DPD dan DPC ke DPP, kemudian DPP yang menetapkan. Ini tidak baik, bahkan zolim.

"Karena DPD dan DPC kehilangan hak dalam menentukan pilihan sendiri. Cara ini, sangat berpotensi transaksional, di mana penyetor terbesar yang paling berpeluang menjadi ketua. Sehingga proses kaderisasi macet dan para kader tidak dihargai atas perjuangannya membesarkan partai," jelas Yan yang pernah menjabat Komwasda PD Jabar.

Ia menunjuk contoh pada Pilkada 2020, sudah dapat menjadi bukti betapa hebatnya transaksional para kandidat yang maju untuk Pilkada. Di mana semua calon harus memberikan mahar tanpa kecuali. Kader yang jadi ketua dan anggota partai pun harus menyetorkan mahar untuk dapat rekomendasi.

"Ini semua harus dibongkar dan aturan-aturan yang menghabiskan peran Ketua DPD dan DPC tersebut harus diganti. Pemimpin terpilih pasca KLB harus mengembalikan aturan AD/ART pada konsep yang telah disempurnakan di masa kepemimpinan Anas Urbaningrum," tegas Yan.

Oleh karena itu, menurutnya banyak pendiri dan para senior merasa terpanggil untuk menyelamatkan partai dan para kader yang masih setia pada garis perjuangan mulia partai. Yan menandaskan KLB adalah jalan terbaik dan harus dilakukan. 

"Tidak ada kata mundur. KLB adalah keniscayaan dan secepatnya. Saya memohon dengan hormat kepada pendiri, senior dan masyarakat loyalis Partai Demokrat, mohon dukung dan kuatkan terus semangat kami untuk melaksanakan KLB," imbuh Yan.

Pihaknya hanya ingin membesarkan PD untuk tujuan kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Bukan untuk membesarkan Keluarga Cikeas yang menjadikan PD seperti perusahaan keluarga. Pihaknya pun berpesan kepada SBY untuk merelakan Partai Demokrat lepas dari AHY yang dinilai masih belia dalam blantika politik kebangsaan.

"Saya sampaikan kepada pengurus DPC dan DPD di seluruh Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miyangas sampai Pulau Rotte. Ayo singsingkan lengan baju, selamatkan Partai Demokrat , kuatkan tekat tanpa ragu menjemput  kemenangan bersama menggapai masa depan Partai Demokrat milik kita. *Bersama Kita Bisa...!!!," serunya.

Tanggapan DPP Demokrat

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta seluruh kader dari tingkat pusat hingga daerah untuk tidak menjadi pengkhianat sekaligus melawan para pengkhianat demi membesarkan partai.
Hal itu ia sampaikan kepada seluruh kadernya berkenaan dengan kelompok yang berupaya melakukan  kudeta terhadap kepemimpinan Demokrat.

"Saya yakin dan percaya kita bukanlah pengkhianat. Tetapi hal itu saja tidak cukup untuk membuat partai ini bangkit dan besar lagi. Maka, selain tidak menjadi pengkhianat, kita juga harus melawan para pengkhianat- pengkhianat itu," kata AHY dalam keterangan tertulis kepada seluruh kadernya, Rabu (17/2/2021). (ANP)