Jakarta – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi akan perjuangkan nasib lahan untuk embung di RW 03 Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk solusi atasi banjir yang disebabkan dari luapan Kali Cipinang. Dirinya meninjau langsung ke tempat yang rencananya akan dijadikan embung, Senin (22/2/2021).

“Kalau ini jadi, maka akan banyak mereduksi genangan-genangan air di wilayah Kampung Rambutan dan Kampung Dukuh atau secara umum di Kramat Jati,” kata Suhaimi yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta Timur V.

Sementara itu, Camat Kramat Jati Eka Darmawan menjelaskan, luas lahan ini milik Pemprov DKI yang dikelola Dinas Sosial karena ada pengalihan aset dari Kemensos RI dari eks panti sosial.

“Pada 2017 sudah diusulkan untuk menjadi wilayah tangkapan air, yaitu embung aliran dari Kali Cipinang, namun sampai saat ini pengalihan asetnya masih belum selesai,” katanya.

Dan masih menurut Eka, dari tahun 2017 sudah disosialisasikan wilayah ini untuk embung kepada warga yang menempati lahan ini. Lebih banyak warga yang menempati dari karyawan Kemensos RI dan sempat pindah ke rumah susun, tetapi karena belum dialihkan, akhirnya karyawan Kemensos RI tersebut balik lagi menempati lokasi ini.

“Tapi pada prinsipnya mereka sudah setuju untuk dipindahkan jika sudah dialihkan,” tambahnya.

“Warga minta aspirasi ini agar didorong terus, agar pengalihan lahan dan kemudian pembangunan embung itu dilakukan dan semoga dapat menjadi solusi untuk dampak banjir,” kata Eka lagi.

Hal senada disampaikan Ketua RW 03, dirinya mengatakan, sudah 40 tahun menempati wilayah ini, dari zaman Gubernur Sutiyoso.

“Warga sudah capek pak, hanya janji-janji saja untuk melakukan solusi banjir ini, dan warga disini sudah bersedia untuk dibebaskan lahannya, untuk kepentingan bersama agar tidak banjir lagi,” katanya.

Suhaimi yang mendengarkan penjelasan dan aspirasi Camat dan RW, langsung merespon dengan kesungguhan untuk memperjuangkan aspirasi tersebut segera terwujud.

“Kita akan segera koordinasikan, selain ke Walikota dan Dinas terkait, juga dengan Pak Gubernur, kalau tidak ada masalah dengan lahannya, kita akan lihat anggarannya di 2021, jika tidak ada, insya Allah 2022 kita akan anggarkan, agar wilayah ini betul-betul digunakan sesuai dengan fungsinya dan terbebas dari banjir,” tutup Suhaimi.