SBY Turung Gunung, Indonesia Political Opinion: Strategi Demokrat Katrol Elektabilitas

MUS • Thursday, 25 Feb 2021 - 19:55 WIB

Jakarta – Upaya kudeta yang menggoyang Demokrat membuat pendiri sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) “turun gunung”. Menurut Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kemunculan SBY bukan semata-mata mempersoalkan orang lain yang ingin merebut kepemimpinan partai demokrat. Tapi lebih kepada strategi Demokrat melalui SBY untuk mengkapitalkan situasi yang dianggap krisis, agar berdampak pada tingkat electoral.

“Yang menarik dalam situasi ini adalah, bagaimana kemudian partai Demokrat memahami situasi ini sebagai momentum untuk mengatrol elektabilitas serta popularitas. Baik itu yang muaranya kepada rasa simpati maupun empati publik,” ujarnya Dedi dalam program Trijaya Hot Topic petang edisi Kamis, (25/2/2021)

Dedi menyebut istilah “turun gunung” yang dilontarkan SBY bukan berarti persoalan kudeta yang hinggap di tubuh partai itu sangat genting. Tapi SBY tidak mau menyia-nyiakan momentum “callback” yang bisa mengangkat elektabilitas partai bentukannya.

“Untuk masalah internal, partai Demokrat bukan satu-satunya partai politik yang memiliki persoalan ini. Partai senior lain seperti Golkar pun sudah banyak memiliki persoalan internal. Tapi yang membedakan adalah besar kecilnya ketokohan seseorang di internal parpol tersebut dapat membalikkan isu krisis menjadi isu yang mereka inginkan seperti mendongkrak kembali elektabilitas,” pungkas Dedi

Di lain pihak Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, SBY mempunyai peran dan kewenangan yang sangat strategis mengenai isu Kongres luar biasa. “Untuk melaksanakan KLB salah satu syaratnya adalah persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi partai,” ujar Herzaky.

Berdasarkan D/ART partai, yang mempunyai hak meminta KLB adalah Majelis Tinggi, atau dua pertiga DPD dan setengah DPC serta disetujui oleh ketua Majelis Tinggi partai, tempat dimana SBY sekarang menjabat.

“Jadi mengapa Pak SBY ikut turun gunung dalam mengurus isu ini padahal sebelumnya tidak ikut campur? Karena makin ke sini makin banyak kelompok yang merasa sebagai pemilik suara merasa berhak melaksanakan KLB dengan dalih sebagai pendiri partai atau sebagainya,” tutur Herzaky. (Kuh)