Bantaeng - Permasalahan stunting merupakan masalah serius dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Tantangan ini harus diatasi dengan baik agar generasi masa depan Indonesia bisa menjadi generasi yang unggul, berdaya saing, dan berkualitas. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,67 persen. Presiden RI Joko Widodo mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, kunci untuk menurunkan stunting adalah penanganan kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan merupakan salah satu penyebab ibu dan anak tak memeroleh gizi yang cukup.

"Memang tidak semua orang miskin anaknya stunting. Tapi sebagian besar stunting itu diakibatkan karena kemiskinan. Dan karena itu kemiskinan itu yang harus ditangani," ujar Menko PMK di Gedung Penanggulangan Gizi Terpadu di Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukakang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, pada Selasa (2/3).

Dalam kesempatan itu Menko PMK didampingi Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Bantaeng Ilham Azikin, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, Anggota Komisi IX DPR RI Alyah Mustika Ilham. 

Lebih lanjut Menko PMK mengatakan, kaitan antara kemiskinan dan munculnya stunting pada anak sangat erat. Apalagi di masa pandemi Covid-19, angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Karena itu, pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus agar kemiskinan bisa teratasi. Seperti program Bantuan Sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT), program sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Ini sangat penting. Karena itu kita mengupayakan jangan sampai ada keluarga miskin baru bertambah," tuturnya.

Menko PMK menerangkan, pencegahan stunting juga harus dimulai sejak dini sebelum pernikahan. Pada remaja putri, menurut dia, sekolah bisa mengajarkan kesehatan reproduksi, dan soal pemenuhan gizi yang baik.  

"Saya sangat percaya biaya penanganan stunting akan lebih murah kalau pencegahan lebih diutamakan. Pendekatan kesehatan (health approach)  akan lebih murah dari pendekatan pengobatan (treatment approach)," terangnya.

Resmikan Gedung Pusat  Gizi Terpadu

Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kesempatan itu juga sekaligus meresmikan gedung Pusat Gizi Terpadu Kabupaten Bantaeng. Dia memberikan apresiasi pendirian gedung sebagai inovasi penanganan stunting di Kabupaten Bantaeng. 

"Saya mengapresiasi inisiatif dan prakarsa dari Bupati Bantaeng dan seluruh masyarakat Bantaeng yang telah membangun gedung pusat layanan gizi terpadu," tuturnya.

Dia mengatakan, keberadaan gedung Pusat Gizi Terpadu ini adalah sebuah inovasi yang sangat baik untuk menangani terintegrasi dan komprehensif. Dia juga mengajak daerah lain untuk ikut meniru inovasi dari Kabupaten Bantaeng.

"Ini saya kira pertama di Indonesia. Dan ini patut dikembangkan dan direplikasi di tempat-tempat lain," ungkapnya.

Sementara, pelaksana tugas Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga memberikan apresiasi adanya gedung Pusat Gizi Terpadu sebagai upaya peningkatan SDM di Bantaeng. 

Dia mengatakan, Sulawesi Selatan akan terus berupaya untuk membangun sinergitas dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kebutuhan gizi.

"Ini perlu kita galakkan bersama. Dan kami dari provinsi siap untuk mendukung program-program dari BKKBN dan Pak Menko untuk menjadikan pilot project di Kabupaten Bantaeng ini untuk penanganan stunting," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga memberikan apresiasi kepada dua orang KPM PKH Graduasi Mandiri di Kabupaten Bantaeng berupa hadiah tabungan senilai Rp. 2.000.000,- dan kepada pendamping PKH berupa e-money senilai Rp. 500.000,- (ANP)