Banyak Aduan Masalah di Jenjang SMU, Anggota DPRD Surabaya Surati Gubernur Jatim

MUS • Thursday, 4 Mar 2021 - 13:46 WIB

Surabaya - Anggota DPRD Surabaya, Baktiono berinisiatif berkirim surat kepada Gubernur Jatim terkait berbagai persoalan yang muncul di lingkungn sekolah tingkat SMU dan sederajad. Anggota DPRD paling senior di Surabaya itu mengaku tiap hari didatangi siswa tingkat SMU bersama orang tuanya, untuk mengadukan nasib pendidikan mereka.

"Tiap hari ada yang datang bersama orang tuanya. Mereka mengadu terkait dengan kondisi pendidikan mereka yang terkendala,” katanya.

Baktiono menyampaikan bahwa rata-rata pengaduan berkisar tentang ketidakmampuan orang tua untuk membayar SPP atau biaya lain yang dibebankan sekolah. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak bisa ikut ujian atau ijasah ditahan oleh sekolah.

"Sebagian besar masalah SPP dan biaya sekolah lainnya. Ujungnya mereka tidak bisa ujian atau ijasah ditahan bagi yang sudah lulus," lanjut politisi PDIP ini.

Sebenarnya Baktiono pernah meminta mereka untuk mengadu kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, mengingat kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat SMU dan sederajad ada di tangan Pemprov Jatim. Namun menurut Baktiono, mereka tidak pernah bisa bertemu dengan kepala dinas atau pejabat terkait dan hanya diminta untuk menyerahkan aduan kepada satpam atau petugas keamanan kantor dinas.

"Saya sudah sarankan mereka ke Dinas Pendidkan Jatim. Namun kenyataan mereka tidak bisa bertemu pejabat terkait dan hanya diminta untuk menyampaikan kepada satpam saja. Kasian," lanjut anggota DPRD Surabaya yang sudah menjabat selama 5 periode tersebut.

Situasi ini membuat Baktiono mengambil keputusan untuk berkirim surat kepada Gubernur Jatim, dan juga Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur agar lebih fokus untuk memperhatikan para siswa yang mengalami kendala dalam proses pendidikan. Apalagi kondisi saat ini banyak orang tua kehilangan pekerjaan karena covid, sehingga kesulitan untuk membayar sekolah anaknya. Baktiono ingin ada kebijakan dari Gubernur khususnya terkait biaya sekolah atau SPP.

"Saya tidak ingin ini berlarut. Gubernur atau siapapun termasuk Kepala Dinas Pendidikan Jatim harus tahu situasi ini. Jangan hanya mengambil kewenangan saja tetapi mengabaikan kondisi yang ada yang membelit peserta didik," pungkas Baktiono.

Sementara itu Kadis Pendidikan Jatim Wachid Wahyudi belum bisa dimintai keterangan. Belum ada respons meski media telah menghubungi dan mendatangi kantornya. Hanya sebatas jawaban dari pihak dinas bahwa Kadis masih sangat sibuk

"Bapak masih sibuk mas. Belum ada waktu," ujar salah satu pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur tersebut. (Her)