Jakarta - Seusai mendampingi kunjungan kerja (kunker) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke kawasan pengembangan aspal Buton di Kabupaten Buton, Minggu (28 Februari 2021) lalu, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menindaklanjutinya dengan melakukan kunker ke Jakarta, bertandang ke kantor BKPM, Rabu (3 /3/2021).

Gubernur bersama sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, bank daerah, dan kepala daerah. Mereka antara lain Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Andi Azis, Direktur Umum Bank Sultra Abdul Latief, Bupati Buton La Bakry, dan Walikota Baubau AS Thamrin. 

Gubernur bersama rombongan tiba di kantor BKPM sekitar pukul 16.30 WIB dan baru meninggalkan kantor tersebut sekitar pukul 20.00 WIB. Pembicaraan intens ini merupakan kelanjutan tentang pengembangan aspal Buton.

Beberapa poin penting pembicaraan itu antara lain, rencana untuk menjadikan Buton sebagai kawasan industri aspal Buton, yang menjadi bagian dari agenda strategis nasional. Pemerintah daerah sendiri akan melakukan penertiban-penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan itu.

IUP pertambangan aspal yang masa berlakunya telah lewat, dan tidak ada upaya perpanjangan yang diiringi dengan aktifitas investasi yang serius, akan dicabut.

Salah satu materi penting yang dibicarakan adalah pemberdayaan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di daerah. Hal ini menjadi perhatian khusus, baik oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Sultra Ali Mazi, maupun Bupati Buton La Bakry.

Menurut Kepala BKPM anak-anak daerah harus menjadi miliuner dengan mengelola potensi yang dimiliki daerahnya.  Mereka didorong untuk dapat mengambil peran besar dalam pengembangan aspal Buton, dengan menjadi wirausaha sektor pertambangan dan usaha turunannya. Untuk peningkatan kapasitas permodalan, Bank Sultra dapat memberikan pinjaman hingga maksimal Rp 200 miliar.

Untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan aspal Buton, Kepala BKPM meminta agar pasar aspal Buton dioptimalkan penggunaannya dan dilakukan penetrasi ke pasar global dengan melakukan ekspor.

Terkait dengan hal itu, Bupati Buton mengharapkan adanya regulasi yang mengatur agar penggunaan aspal Buton menjadi hal yang diwajibkan dalam pembangunan jalan di seluruh kabupaten/kota di Sultra.

Hal lain yang turut mengemuka dalam pengembangan investasi di Pulau Sulawesi adalah gagasan Kepala BPKM yang akan menggelar rapat koordinasi (rakor) regional di tiga provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah dengan mengundang kementerian ESDM, kementerian kehutanan, dan kementerian PUPR. (Diskominfo Sultra/Hen