Visi Indonesia Strategis: Upaya Kudeta Demokrat Telah Matang Dipersiapkan

ANP • Friday, 5 Mar 2021 - 14:34 WIB

Jakarta- Terkait gonjang ganjing prahara demokrat yang berujung KLB yang diselenggarakan Jumat (5/3/2021) ini, menarik untuk disimak. Pasalnya prahara ini sangat mengejutkan karena Demokrat selama ini tampak adem-ayem saja, terutama pascatragedi Ketum mereka Anas Urbaningrum yang berujung penjara karena terlilit kasus korupsi Hambalang.

Ketika AHY, sang Ketum menggelar konferensi pers menuding ada upaya kudeta oleh beberapa pihak yang dimotori oleh Kepala KSP Moeldoko dan beberapa pendiri Demokrat, banyak pihak yang tidak percaya sampai akhirnya fakta-fakta menunjukkan kebenarannya.

"Saya menilai upaya kudeta atau pengambilalihan demokrat ini sudah sangat matang sekali disiapkan. Mereka memanfaatkan celah konflik internal saat pemilihan AHY menjadi Ketua Umum yang sebenarnya melawan arus bawah, terutama level DPC dan DPD. Di mana SBY terkesan  terlalu 'memaksakan' AHY untuk menjadi Ketua Umum, sementara arus bawah lebih menginginkan Ibas," ujar Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid, Jumat (5/3/2021). 

Menurut dia, akseptabilitas Ibas jauh baik ketimbang AHY, karena Ibas sangat merawat DPC dan DPD jauh sebelum pemilihan dilangsungkan.

"Ibas lebih down to earth, ketimbang AHY yang cenderung flamboyant. Jadi, kelompok non-Cikeas, faksi-faksi yang tersingkir saat pemilihan SBY sebagai ketum, loyalis Anas Urbaningrum yang masih tersisa, kemudian konsolidasi untuk mendorong KLB," urai Abdul Hamid yang kerap disapa Cak Hamid ini. 

Pertanyaannya benarkah istana merestui Moeldoko? Tentu ini perlu kajian lebih jauh lagi.

"Jika benar ada campur tangan Istana, menurut saya AHY sebagai Ketum Demokrat sedang di ujung tanduk. Karena jika KLB hari ini berjalan mulus maka akan terjadi dualisme kepemimpinan. Dan ketika itu terjadi, maka bisa saja Menkumham akan mensahkan kubu Moeldoko dan menganulir kubu AHY," paparnya. 

"Tapi hemat saya, campur tangan Istana kepada partai politik tidak boleh terjadi karena akan mencederai demokrasi. Kita akan benar-benar setback ke zaman otoriterianisme Orde Baru. Dan hal Itu harus kita tolak bersama!" tegas Cak Hamid.  (ANP)