Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menyelenggarakan FGD Pembukaan Sekolah Tatap muka dengan stakeholder terkait termasuk mengundang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Beberapa pemerintah Daerah sebagai pihak yang memberi ijin juga sudah menggelar pertemuan serupa untuk meminta masukan semua stakeholder terkait. Diantaranya Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta yang juga mengundang KPAI, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dimana Kepala Dinas Pendidikan juga meminta masukan tertulis dari KPAI. 

Penyelenggaran FGD sekolah tatap muka  tersebut memberikan sinyal bahwa sekolah akan di buka pada tahun ajaran baru 2021/2022 pada Juli 2021 yang akan datang. Sejumlah persiapan dilakukan oleh sejumlah daerah. Prinsipnya pembelajaran tatap muka (PTM) akan dilakukan secara campuran dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), mengingat selama pandemic PTM hanya bisa dihadiri maksimal separuh dari jumlah peserta didik. 

“KPAI berpendapat bahwa vaksinasi hanya factor pendukung  dalam pertimbangan pemerintah membuka sekolah, karena factor utamanya haruslah  persiapan insfrastruktur dan protocol kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah,” ujar Retno Listyarti, Komisioner KPAI Bidang pendidikan, dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin  (22/3/2021).

Tanpa penyiapan infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP AKB maka potensi sekolah menjadi kluster baru sangat besar. Jika Guru sudah divaksin, namun peserta didik belum divaksin maka kekebalan kelompok tidak akan terbentuk.  Kekebalan kelompok terbentuk jika jumlah yang divaksin mencapai 70-80 persen dari populasi. Sementara jumlah siswa bisa mencapai 1000 dengan guru hanya 70 orang, tidak sampai 10 persen dari populasi di sekolah. 

Sementara dalam aplikasi pengisian penyiapan buka sekolah di laman Kemdikbud sampai dengan tahun 2021 baru diisi sekitar 50 persen lebih sedikit sekolah yang mengisi dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut yang masuk kategori siap hanya sekitar 10 persen”, ujar Retno.

Retno menambahkan,”Sementara data yang tidak berbeda juga di dapat dari hasil pengawasan KPAI pada Juni-November 2020 terkait penyiapan buka sekolah di 49 sekolah pada 21 kabupaten/kota di 8 provinsi. Dari 49 sekolah tersebut, hanya 16,3% yang siap dan 83,7% belum siap”. 

Meskipun belum siap melengkapi infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP AKB, namun sejumlah sekolah di daerah pada Januari sudah buka sekolah tatap muka, seperti di Nangroe Aceh Darussalam, sudah 20% sekolah dibuka, begitupun di Jawa Barat ada sekitar 2500 sekolah sudah PTM secara terbatas, bahkan di Jawa Timur hampir 5000 sekolah sudah PTM, meskipun baru tahap simulasi. 

Cerita Unik Kesiapan PTM Di Masa Pandemi

Pada Januari 2021, KPAI melakukan pengawasan ke SMKN 9 Kota Bandung yang telah melaksanakan PTM secara terbatas. PTM hanya diikuti oleh sekitar 50-60 siswa, itupun hanya untuk mata pelajaran produktif dan praktik. Banyak peralatan praktik yang tidak mungkin dimiliki oleh peserta didik, sehingga praktik harus dilakukan di sekolah. Selain itu, sekolah juga menyediakan layanan konselor secara terbatas bagi peserta didik yang mengalami masalah kesehatan mental. 

“Sekolah mensyaratkan ijin orangtua yang ditandatangi di atas materai dan wajib mengantar jemput anaknya dengan kendaraan pribadi, bisa motor atau mobil. Anak tidak diperkenankan naik kendaraan umum meskipun pihak sekolah juga sudah menyiapkan Protokol kesehatan/SOP anak naik kendaraan umum,”ungkap Retno.

Saat pengawasan ke SMKN 11 Kota Bandung pada Juni 2020,  penyipan yang dilakukan  juga hampir serupa dengan SMKN 9 Kota Bandung. Perbedaannya, SMKN 9 Kota Bandung juga menyiapan modul-modul pembelajaran kolaborasi beberapa mata pelajaran untuk memudahkan PJJ dan penilaian yang efektif karena satu tugas dinilai oleh guru beberapa mata pelajaran sehingga meringan para siswa, tidak terjadi penumpukan tugas. 

Pada Juni-November 2020, KPAI juga menemukan beberpa sekolah yang memiliki catatan penyiapan yang baik,misalnya SMPN 4 Kota Solo. Di sekolah tersebut sistem masuk kedatangan dan kepulangan peserta didik ditata dengan sangat baik, sehingga tidak memicu adanya penumpukan dan kerumunan karena mengantri masuk sekolah atau pulang sekolah. Semua kendaraan roda dua dari penjemput memasuki areal sekolah dengan mengantri teratur ada tali-tali pembatas dan yang dijemput sudah dipanggil untuk siap di depan lobby sekolah. 

Selain itu, SMPN 1 kota Madiun juga memiliki penyiapan yang terbilang bagus, misalnya di pintu masuk dekat gerbang sekolah terdapat mesin pengering tangan setelah anak mencuci tangan. Hal ini sangat bagus, selain menghemat tissu, meminimalkan antrian kedatangan peserta didik, juga mencegah peserta didik mengeringkan tangan dibaju seragamnya.

“SMPN 1 Kota Madiun juga menyiapkan bilik disinfektan yang sekaligus mengukur suhu. Ada palang besi yang akan terbuka otomatis jika suhu peserta didik di bawah 37.3, jika diatas itu maka palang pintu tidak akan terbuka”, cerita Retno. 

Penyiapan buka sekolah di Provinsi Kalimantan Barat juga patut dijadikan contoh, dimana pemerintah daerah melakukan tes PCR kepada seluruh guru dan peserta didik secara sampling. Kalau ditemukan kasus atau hasil tes positif maka pembukaan sekolah ditunda.  “Kalau sekarang tes antigen lebih murah, mungkin hal ini bisa dijadikan salah satu syarat saat membuka sekolah tatap muka,” ujar Retno.

Retno menambhakan,” namun demikian, tes antigen akan semakin efektif dan efesien jika diserti dengan penyiapan infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP Adaptasi kebiasaan Baru (AKB) di satuan pendidikan”.

Rekomendasi

1.    KPAI mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang sudah memulai perencanaan PTM dengan mitigasi resiko yang baik, namun sekolah-sekolah harus tetap didampingi dan dibantu pembiayaan dalam penyiapan infrastruktir dan prokes/SOP AKB di satuan pendidikan.  Pemda juga harus memastikan bahwa Prokes/SOP sudah di sosialisasi ke seluruh  warga sekolahtanpa kecuali  dan para orangtua siswa;

2.    KPAI mendorong Pemerintah Daerah untuk berhati-hati dalam membuka sekolah pada Juli 2021 mengingat ada liburan lebaran pada Mei 2021 akan memicu pergerakan orang secara besar-besaran karena mudik. Setelah itu pada Juni 2021 adalah liburan kenaikan kelas yang juga akan memicu pergerakan orang mengunjungi family dan ke tempat rekreasi. Pergerakan orang ini berpotensi besar akan meningkatkan kasus covid-19 di berbagai daerah. Hal ini perlu diwaspadai dan dipertimbangkan;

3.    KPAI mendorong pembukaan sekolah bukan didasarkan pada guru sudah di vaksin, namun lebih utamanya adalah didasarkan pada kesiapan sekolah dalam menyediakan infrastruktur dan protocol kesehatan/SOP Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di satuan pendidikan. Juga memastikan bahwa seluruh Protokol Kesehatan/SOP tersebut sudah di sosialisasi ke warga sekolah termasuk para orangtua siswa.