Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertekad menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Juli 2021, setelah lebih dari setahun sekolah-sekolah terpaksa menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), atau siswa belajar di rumah.

Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes mengatakan Pembelajaran Jarak Jauh selama setahun ini mengalami beberapa kendala.

“Banyak tantangan dan masalah yang muncul, terutama dalam kaitannya dengan tumbuh kembang siswa (anak),” ungkap Fahmy.

Dari hasil evaluasi, lanjut Fahmy, PJJ berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan.

“Meningkatnya risiko putus sekolah pada siswa dan angka penurunan capaian belajar menjadi faktor utama kekhawatiran pemerintah,” terangnya.

Dampak psikologis PJJ yang berkepanjangan, imbuhnya, sesungguhnya sudah pernah dilakukan penelitian oleh Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Bandung bulan Juni tahun lalu.

“Sebanyak 19,6 % dari siswa (responden) mengaku cemas dan khawatir, 12,5 % merasa bosan, 9% merasa akan kehilangan kemampuan penguasaan materi, dan 8,3 % merasa akan butuh liburan jika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) diperpanjang,” papar Anggota DPR asal Jawa Barat ini.

Sementara itu, lanjut Fahmy, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya kenaikan angka anak putus sekolah dan pernikahan dini imbas dari pelaksanaan PJJ yang berkepanjangan.

“Bila dikaitkan dengan negara-negara lain yang terdampak Covid 19, perkembangan pendidikan Indonesia tertinggal jauh dengan negara lain. Dari semua 23 negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik, 85% negara tersebut sudah mulai PTM, Indonesia masuk 15% negara yang masih menyelenggarakan pembelajaran di rumah,” urai Fahmy.

Sementara itu, lanjutnya, pakar Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, menegaskan pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilakukan jika tingkat kasus positif (positivity rate) infeksi virus corona di suatu daerah rendah atau kurang dari 5% sehingga masuk dalam kategori zona aman.

“Indonesia berada di tingkat positif sekitar 13%, yang artinya memiliki penularan tinggi dan berbahaya bagi murid jika harus bersekolah. Kondisi yang dilematis ini harus disikap dengan bijak, agar kita dapat lolos dari ancaman kedua sisi yang berbahaya bagi kelangsungan generasi bangsa,” papar Fahmy.

“Anak-anak harus tumbuh dan berkembang secara sehat, baik fisik maupun mental. Terlindungi dari ancaman bahaya covid-19 yang mengintai, dan juga ancaman dampak-dampak negatif tumbuh kembang kecerdasan, sikap sosial, sikap mental dan karakter mereka,” imbuhnya.

Pemerintah (Kemendikbud, Kemenkes, Kemenag, Kemendagri), tambah Fahmy, harus bahu membahu mengawal dan memastikan bahwa Pembelajaran Tatap Muka di bulan Juli 2021 dapat berjalan aman, sehat dan efektif. Setidaknya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan.

“Memastikan berlangsungnya program vaksinasi seluruh Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, tidak ada yang tertinggal. Memastikan, sekolah telah menyiapkan segala peraturan, prosedur dan perlengkapan protokol kesehatan, sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh SKB 4 menteri,” ujarnya.

Fahmy menambahkan, Pemerintah juga harus memastikan kesiapan seluruh pihak utama yang terkait; guru, murid dan orangtua menjalanlan PTM terbatas ini dengan kefahaman, kesadaran, ketaatan dan kesungguhan serta semangat.

“Memastikan, terkawalnya proses PTM ini oleh pemerintah daerah melalui monitoring dan evaluasi yang seksama demi berlangsungnya PTM yang berkualitas, aman dan nyaman. Memastikan kesiapan antisipatif, apabila terjadi kasus terpapar covid dengan cara, prosedur dan fasilitas yang sesuai dan yang semestinya,” tutup Anggota Badan Anggaran DPR RI ini.