PKS: Ketimbang Kompor Listrik, Sebaiknya Pemerintah Kembangkan Jargas Sesuai Temuan BPK

MUS • Monday, 5 Apr 2021 - 16:12 WIB

Jakarta - Program gerakan satu juta kompor listrik yang dicanangkan Pemerintah dalam rangka konversi LPG dengan listrik sekaligus mengefisiensikan surplus pasokan listrik menurut Mulyanto adalah gerakan yang bersifat instant dan komplementatif.

"Tujuan utama program ini cukup baik, namun sifatnya jangka pendek dan komplementatif," ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, di Jakarta, 5/4/2021. 

Mulyanto menilai konversi LPG menjadi listrik atau sumber energi lain sangat bagus dalam rangka mengurangi impor LPG dan defisit transaksi berjalan perdagangan migas.

Sebab selama ini  komoditas LPG dan BBM  menjadi biang keladi defisit transaksi migas kita.

"Jadi gerakan satu juta unit kompor listrik di tengah surplus listrik yang mencapai 30 persen ini cukup bagus. 

Namun untuk jangka panjang konversi LPG dengan listrik tidak efisien. Mengingat siklus atau rantai konversi energi dari sumber energi primer menjadi listrik lalu digunakan untuk kompor listrik sangat panjang," ujar Mulyanto. 

Mulyanto menggambarkan siklus produksi gas alam menjadi listrik cukup panjang. Dari PLTG gas alam dibakar menghasilkan panas untuk memanaskan tungku air agar menghasilkan uap. Uap panas yang dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin. 

Gerakan turbin ini digunakan untuk menghasilkan listrik. Dari pembangkit listrik ditransmisi dan didistribusikan ke rumah tangga. Baru listrik diubah menjadi panas kembali untuk memasak melalui kompor listrik.

"Siklusnya mencapai 5 rantai. Panjang dan terjadi inefisiensi di setiap rantai. Bila kita mengkonversi LPG dengan menggunakan gas alam, maka rantai konversi energinya hanya sekali saja, yakni dari gas alam langsung dibakar menghasilkan panas. 

Karena itu PKS meminta Pemerintah untuk lebih menggesa konversi LPG dengan gas alam," imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI ini. 

Mulyanto menyayangkan program jargas (jaringan gas) rumah tangga ini berjalan lambat dan tidak jelas roadmapnya. Bahkan soal ini telah menjadi temuan BPK pada pemeriksaan mutakhir.

Untuk itu Mulyanto mendesak pemerintah untuk mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Target pemerintah di tahun 2024 adalah sebanyak 4 juta sambungan rumah tangga (SR) jargas. Sementara realisasinya sampai dengan tahun 2020, baru mencapai total sebesar 660 ribu SR atau sekitar 16.5%-nya. Ini kan Masih sangat jauh, padahal waktu yang tersisa tinggal 3 tahun lagi," tandasnya. (Jak)