Jakarta – Pemerintah menggabungkan Kementerian Riset Pendidikan Tinggi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim. Hal ini dinilai suatu bentuk kepercayaan Presiden terhadap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Namun, tidak semua kalangan mendukung kebijakan tersebut.

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengeritik upaya pemerintah yang menggabungkan dua kementerian terkait. Menurut Indra, pemerintah terlihat kurang konsisten dengan kebijakan tersebut.

“Ini buat kami membuktikan bahwa program pembangunan SDM yang menjadi prioritas Pak Jokowi di periode dua ini, tidak didesain dengan matang,” ujar Indra saat dihubungi MNC Trijaya FM, Selasa sore (13/4/2021).

Menurut Indra, keputusan pemerintah dalam menggabungkan Kemenrisetdikti dengan Kemendikbud, justru akan mempersulit kinerja Kemendikbud yang sudah kewalahan mengurus Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemi. Terkait penyederhanaan birokrasi, Indra malah mempertanyakan birokrasi seperti apa yang mau disederhanakan. Menurutnya, keputusan tersebut malah tidak efisien dan bisa dianggap bermuatan politik.

“Tidak ada garansi, kalau menggabungkan dua kementerian birokrasinya jadi lebih baik, karena kan Cuma jadi satu rumah aja, tapi mereka tetap punya departemen masing-masing,” katanya.

Selain itu, Indra juga mengkritik keputusan ini tidak melalui kajian akademis dan riset terlebih dahulu. Pemerintah terkesan buru-buru dan mengabaikan tujuan utama kementerian pendidikan, yang harusnya memperhatikan kualitas dan kinerja pendidikan di Indonesia.

Menteri pendidikan juga dinilai inkompeten dalam menetapkan kebijakan. Menurutnya, label pembangunan digital yang disematkan pada Menteri Pendidikan, tidak memberikan jaminan terhadap pembentukan kebijakannya. “Membangun manusia sangat berbeda dengan membangun aplikasi,” tutupnya. (TIO)