Jakarta – Program vaksinasi mandiri atau gotong-royong yang akan diselenggarakan perusahaan swasta, diperkirakan sudah bisa dimulai bulan depan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang transportasi, Carmelita Hartoto, saat diwawancara dalam program Trijaya Hot Topic pagi edisi, Selasa (21/04/2021).

“Kemungkinan sekitar bulan Mei vaksinasi mandiri ini bisa dilakukan, karena Ketua Kadin pun masih menunggu arahan dari pemerintah mengenai kelanjutannya,” ujar Carmelita.

Ia berharap pemerintah segera melakukan vaksinasi, terutama kepada pekerja transportasi, yang sangat berisiko terpapar corona karena berada di garis depan pelayanan.

“Untuk perusahaan-perusahaan kantor mungkin masih bisa menunggu vaksinasi mandirinya. Namun bagian transportasi sebagai frontliners juga memiliki resiko besar terkait penularan. Maka saya berharap pemerintah segera memberikan vaksinasi kepada kru-kru kapal, teman-teman ojek online, dan juga kru di airport,” ujar Carmelita

Carmelita menambahkan, perusahaan yang ingin mengikuti program ini, harus terlebih dulu mendaftarkan ke Kadin. Sejauh ini ia melihat respon perusahaan cukup tinggi. “Yang saya lihat sejauh ini antusiasme perusahaan di tanah air itu tinggi sekali. Sekitar satu juta perusahaan sudah bersedia melakukan vaksinasi mandiri,” pungkasnya.

Apresiasi dari Pekerja

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Arif Minardi menyebut, vaksinasi mandiri ini bisa mempercepat progres vaksinasi yang dilakukan negara.

“Saya sangat mengapresiasi hal ini (vaksinasi mandiri-red), karena perusahaan rela mengeluarkan uang untuk memvaksinasi karyawannya sehingga program vaksinasi bisa berjalan lebih cepat,” ungkap Arif.

Namun Arif menyayangkan jika perusahaan-perusahaan hanya bisa mengorder vaksin melalui pemerintah untuk program ini.

“Menurut saya ini merupakan sebuah hambatan. Mengapa perusahaan tidak boleh mengimpor sendiri vaksin? karena jika melalui pemerintah, akan ada birokrasi yang terlalu banyak. Sedangkan untuk produk vaksin seperti Moderna dan Pfizer itu butuh pendekatan khusus yang bisa dilakukan oleh pengusaha agar mempercepat pengirimannya,” ujar Arif. (Kuh)