Isu Reshuffle Kabinet Makin Santer, Jubir Jokowi: Biar Presiden yang Umumkan Langsung

MUS • Wednesday, 28 Apr 2021 - 12:24 WIB

Jakarta – Isu reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo kembali menguat pada hari ini, Rabu (28/04/2021). Mengingat kebiasaan Presiden Jokowi yang selalu mengumumkan susunan kabinet dan reshufflenya pada hari Rabu.

Menanggapi hal ini, juru bicara Kepresidenan, Fadjroel Rahman tidak berani mengonfirmasi isu  reshuffle hari ini.

“Kita tunggu saja pengumuman langsung dari Presiden untuk mengisi posisi dua bementerian baru, yaitu Kementerian Investasi dan Kementerian gabungan dari Kemenristek dan Kemdikbud, karena ini merupakan hak prerogatif Presiden,” ujar Fadjroel saat diwawancara oleh Trijaya Hot Topic pagi edisi, Rabu (28/04/2021).

Menanggapi isu Presiden yang dianggap melemahkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) karena menggabungkan Kemdikbud dan Kemenristek, Fadjroel menjelaskan bahwa nantinya BRIN akan semakin kuat, sebagai badan otonom yang berada langsung di bawah Presiden.

“Kehadiran BRIN ini adalah amanat dari Undang-Undang nomor 11 Tahun 2019 tentang sistem nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi, jadi nantinya BRIN akan otonom dibawah Presiden. Ini menjadi komitmen Presiden untuk membawa Indonesia bisa berinovasi dalam sains dan teknologi,” ujar Fadjroel.

Nantinya, kata Fadjroel, lembaga-lembaga berbasis riset seperti BATAN dan LAPAN akan dikoordinir dan dikonsolidasi dibawah BRIN.

Akan ada reshuffle lagi
Di kesempatan yang sama, pengamat politik dari universitas Paramadina sekaligus pendiri Lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio menganggap, hal yang akan dilakukan Presiden hari ini tidak bisa disebut reshuffle, tapi pelantikan biasa.

“Menurut saya hal yang akan dilakukan Presiden saat ini bukan reshuffle, tapi hanya pelantikan biasa. Karena kabarnya Presiden akan melakukan reshuffle yang lebih besar setelah Lebaran,” ujar pria yang akrab disapa Hensat ini.

Hensat juga menyebut selain Bahlil dan Nadiem, tokoh yang akan dilantik Presiden adalah Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pembina BRIN.

“Ini sebenarnya sudah menjadi polemik lama. Struktur organisasi BRIN sudah siap diundang-undangkan namun oleh Pak Yasonna (Menkumham) tidak diundang-undangkan sehingga Kemenristek pada kemarin itu seperti Kementerian yang tidak kuat dasar hukumnya. Salah satu perdebatannya ialah usulan menempatkan Megawati sebagai Ketua Dewan Pembina BRIN,” ujar Hensat.

Hensat berharap keputusan yang akan diambil Presiden ini bukan semata-mata demi kepentingan politik tetapi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. (kuh)