Jakarta - Peningkatan penyebaran Covid-19 di Ibu Kota Jakarta mengalami peningkatan selama satu pekan terakhir. Tercatat, periode 12-18 April 2021 di 177 perkantoran, terdapat 425 kasus positif Covid-19.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim mengingatkan, aturan pemerintah dalam PPKM Mikro, masih membatasi kegiatan perkantoran 50 persen.

"Sebenarnya penerapan PPKM mikro masih diberlakukan termasuk aturan jumlah yang masuk kantor. Dan juga pertemuan secara tatap muka juga sudah mulai banyak dilakukan," ujar Lukmanul Hakim dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/4/2021).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mengusulkan agar Pemprov DKI meningkatkan pengawasan terhadap perkantoran dan perusahaan di Jakarta yang tidak menerapkan kebijakan sesuai dengan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro.

"Kan jelas aturan PPKM Mikro, 50% di rumah kemudian 50% di kantor, tapi fakta di lapangan, transportasi umum sudah mulai penuh, jalan sudah macet, berarti pengawasan pemprov lemah," ujar Lukmanul Hakim.

Ia meminta Pemprov DKI perlu turun tangan mendisiplinkan perkantoran. Menurutnya, protokol kesehatan perlu dilakukan meski telah mendapatkan vaksinasi COVID-19.

“Pengawasan dari Satpol PP kemudian Disnaker serta Dinas Kominfo harus aktif melihat daerah mana yang perkantoran padat, seperti apa pengawasannya, kalau mengandalkan Satpol PP untuk sidak ya susah, perbandingan anggota Satpol PP dan perkantoran tidak sebanding, harusnya Kominfo ikut dalam pengawasan secara sistem, kan ada Jakarta Smart City sistem yang canggih untuk penegakan aturan saat covid, kan ada sistem melacak pelanggaran aturan covid, bisa mengawasi perkantoran menerapkan aturan 50% atau tidak. Jadi sekarang dimana kehadiran Jakarta smart city untuk memastikan dan mengawasi perkantoran itu 50%,” tegasnya.

Ketua DPD PAN Jakarta Barat ini menambahkan, vaksinasi bisa menjadi salah faktor meningkatnya kasus konfirmasi positif Covid-19 yang signifikan pada klaster perkantoran dalam satu pekan terakhir. Sebab, anggapan telah divaksin membuat kendor dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Peningkatan kasus biasanya karena dua hal yaitu, prokes yang kendor dan tingginya mobilitas, ada juga anggapan sudah aman dan kebal karena sudah di vaksinasi," tandasnya.