Jakarta – Pemerintah mulai memberlakukan larangan mudik demi menekan laju penyebaran covid-19 pada tanggal 6-17 Mei 2021. Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim menyebut, larangan mudik yang ditetapkan pemerintah ini bertujuan menekan angka kasus infeksi yang biasanya melonjak terutama pada saat libur panjang.

“Kasus lonjakan infeksi biasanya terjadi saat libur panjang. Seperti tahun lalu lonjakan terjadi saat libur Paskah, Lebaran, maupun Natal dan Tahun baru. Jika terjadi lonjakan kasus maka beban perawatan pasien terinfeksi yang selama ini ditanggung pemerintah akan naik. Seperti contoh di Bogor ketika terjadi lonjakan bisa mencapai 10 ribu orang dirawat di rumah sakit. Sedangkan biaya perawatan covid itu ditanggung pemerintah dengan biaya kuratif sebesar 50 juta rupiah. Berarti untuk menangani kuratif di Bogor saja perlu biaya hingga setengah triliun rupiah," ujar Dedie saat diwawancara dalam program Trijaya Hot Topic pagi edisi Jumat, (07/05/2021).

Dedie juga menjelaskan kekhawatiran mengenai lonjakan kasus di Bogor yang pernah mencapai angka hampir 200 pasien perhari. “Di Bogor pada bulan Februari terjadi lonjakan hampir 200 kasus perharinya, sampai bed occupancy rumah sakit mendekati 100 persen. Kekhawatiran kami adalah Indonesia mempunyai target besar, yaitu pendidikan tatap muka pada bulan Juni 2021 dan syaratnya digelar di daerah yang sudah masuk zona kuning atau hijau. Sedangkan kota Bogor baru saja masuk ke zona oranye, maka jika masyarakat tidak mempunyai kesadaran yang tinggi maka kita tidak akan bisa melaksanakan sekolah tatap muka,” ujarnya.

Karena itu Dedie sangat  berharap masyarakat patuh terhadap larangan mudik, demi menekan angka infeksi di kota Bogor sehingga pembelajaran tatap muka bisa terlaksana sesuai rencana. (Kuh)