Jakarta - Badan Kepegawaian Negara merespon isu tak sedap soal tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diujikan kepada para pegawai KPK, sebagai bagian dari assessment peralihan status menjadi aparatur sipil negara.

Plt. Kepala Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono mengatakan TWK terhadap pegawai KPK berbeda dengan TWK bagi CPNS.

Sebagai calon karyawan dalam jenjang pemula, CPNS menjalani TWK berupa pertanyaan soal pemahaman akan wawasan kebangsaan.

Sedangkan pegawai KPK yang alih status menjadi ASN sudah menduduki jabatan senior. “Sehingga diperlukan jenis tes berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara,” jelas Paryono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

"TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, menggunakan metode Assessment Center yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor," jelas Paryono 

Multi-metode adalah sebuah metode assessment dengan menggunakan lebih dari satu alat ukur dalam bentuk tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB 68), penilaian rekam jejak (profiling), dan wawancara.

Sedangkan untuk multi-asesor, assessment dilakukan dengan melibatkan tim penilai yang tidak hanya berasal dari BKN, tapi juga asesor dari instansi lain yang telah memiliki pengalaman dan pernah bekerja sama dengan BKN.

"Seperti dari Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD," ucapnya.

Setiap tahapan assessment juga diobservasi oleh tim observer yang anggotanya berasal dari BKN, BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN.

"Ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui assessor meeting," urai Paryono.

Dengan demikian Paryono menjamin independensi assessment tetap terjaga karena tkdak ada satu pun asesor yang bisa menentukan nilai secara mutlak.