Jakarta – Penunjukkan Abdee Slank sebagai komisaris PT. Telkom tak lepas dari kritikan. Pemilihan Abdee dianggap semakin mempertegas politisasi di perusahaan pelat merah.

“Abdee Slank menjadi pelengkap politisasi BUMN. Masuknya Abdee Slank menjadi tanda bahwa politisasi BUMN belum selesai. BUMN itu seharusnya netral dan independent,” kata Ahmad Yunus, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institut, dalam Trijaya Hot Topic Pagi, Senin (31/05/2021).

Masuknya Abdee Slank dinilai tidak wajar, karena untuk menjadi komisaris BUMN harus melalui beberapa tahapan dan ada berkas tertulis yang perlu diserahkan. 

Namun Ahmad Yunus berharap, keberadaan Abdee tetap bisa memberi warna baru di BUMN, agar tidak identik dengan kesan kaku dan formal.

“Terlepas dari kontroversinya, mungkin ini bisa menjadi batu lompatan BUMN untuk melakukan perubahan. Masuknya Abdee mungkin akan memberikan perubahan, bahwa BUMN tidak melulu kaku. Mungkin nanti tidak lagi hanya orang-orang tua, tidak selalu pakai seragam, masuk jam 8 pulang jam 4. Nanti mungkin bisa seperti perusahaan-perusahaan start up,” kata Ahmad

Masuknya seorang musisi ke dalam jajaran komisaris BUMN menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia. 

“Daripada memperdebatkan lebih baik kita memberi kesempatan untuk (Abdee) menunjukkan kinerjanya di Telkom,” sambung Ahmad

Namun yang perlu diingat bahwa Telkom merupakan perusahaan terbuka, sehingga apapun aktivitas yang dilakukan, dapat berpengaruh pada saham perseroan. (Ann)