Jakarta - Saudi Arabia telah membuka pintu bagi 11 negara untuk masuk ke negara minyak tersebut. Meski begitu, Indonesia belum juga mendapat informasi tentang kuota haji 2021. Untuk memberikan kepastian kepada masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan menunda pengiriman haji tahun ini. Meski pahit, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) dapat menerima dan menghormati keputusan ini.

“Karena banyak hoaks yang berkembang dan waktunya sudah mepet, akhirnya pemerintah mengambil keputusan agar hoaks tidak berkembang liar di masyarakat,” ungkap Muhammad Farid Aljawi, Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, pada saat diwawancarai di Trijaya Hot Topic Pagi, Jumat (04/06 2021).

Salah satu hoaks yang dimaksud, kata Farid, berkaitan dengan kuota yang haji ditetapkan oleh kerajaan Saudi.

“Berita yang kita dapatkan itu bukan dari pemerintah Saudi. Namun media nasional yang membuat pernyataan tersebut seolah dari pemerintah Saudi,” ungkap Farid.

Sementara Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Khoirizi H Dasir mengungkapkan, jamaah haji yang tidak dapat berangkat karena kebijakan ini, akan menjadi prioritas jika keadaan sudah kembali normal. 

“Kalau nanti 2022 haji dilaksanakan,  prioritas pertama adalah jamah yang belum berangkat karena terdampak pandemi lalu. Lalu yang kedua, jamaah boleh mengambil setoran lunasnya, dan ketiga dapat saya pastikan uang haji setoran awal dan lunasnya aman dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sesuai UU no.34 tahun 2004,” pungkas Khoirizi. (Ann)