PKS Minta Pemerintah Naikkan Subsidi Gas Melon 3 Kg Tahun Depan

MUS • Saturday, 5 Jun 2021 - 09:38 WIB

Jakarta - Fraksi PKS (FPKS) DPR RI minta Pemerintah menaikan besaran subsidi gas melon 3 kg di tahun 2022. 

FPKS usul Pemerintah menyediakan subsidi sebesar 7,5 hingga 8,0 juta metrik ton dari yang direncanakan Pemerintah sebesar 7,4 hingga 7,5 metrik ton. 

“Berdasarkan pengamatan lapangan, menurut saya masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima gas melon 3 kg subsidi ini. Belum lagi harga yang mereka harus bayar masih jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan Pemerintah. 

Penyebabnya ditengarai, karena ada penyimpangan penyerapan oleh mereka yang tidak berhak”, kata Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini. 

Data subsidi gas melon 3 kg tahun 2020 terserap sebesar 7.14 juta metrik ton.  Sedangkan untuk tahun 2021, APBN menganggarkan subsidi gas melon 3 kg sebesar 7.5 juta metrik ton, yang diperkirakan terserap lebih dari 95%-nya.  

"Sebenarnya, kebutuhan masyarakat lebih dari itu kalau kuota ini dibuka. Terbukti dengan munculnya isu kelangkaan dan melonjaknya harga gas melon 3 kg di lapangan.

Karenanya Pemerintah cq. Kementerian ESDM harus meningkatkan sistem pengawasan barang bersubsidi (barang dalam pengawasan) ini.  Kalau memang serius ingin menata pengelolaan subsidi gas melon 3kg," kata Mulyanto.

Anggota Komisi VII DPR RI ini menambahkan kuota perlu ditingkatkan, agar tidak ada lagi kelangkaan gas melon 3 kg di masyarakat.  

“Usulan kami volume subsidi gas melon 3 kg tahun anggaran 2022 sebesar 7.50 – 8.00 juta metrik ton," kata Mulyanto usai mendengar Keterangan Pemerintah Atas Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 untuk sektor ESDM dalam Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM dan jajarannya, termasuk Dirut Pertamina, 2 Juni 2021.  

Rapat penetapan Kerangka Makro sektor ESDM sendiri rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2021 di Komisi VII DPR RI.

“Kami sangat mendukung pemberian subsidi yang tepat sasaran bagi mereka yang tidak mampu, karena berbagai anggaran subsidi yang telah digulirkan masih dibutuhkan masyarakat.  Apalagi kondisi pandemi Covid-19 masih belum berakhir dan ekonomi masyarakat masih belum pulih," ujarnya.

Menurut Mulyanto, dirinya tidak sepakat dengan pandangan bahwa subsidi untuk masyarakat itu hanya pemborosan, karenanya secara bertahap harus dihapuskan.  

Menurutnya justru saat ini Pemerintah harus selalu memberikan pemihakkan kepada mereka yang tidak mampu, yakni mereka yang terpinggirkan akibat proses pembangunan yang belum ideal.  Sesuai dengan Sila Kelima, Pancasila, pembangunan mestinya mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk diketahui, dari data Kementerian ESDM, subsidi energi untuk tahun 2022 diusulkan sebagai berikut: subsidi solar sebesar 14,34 -15,10 juta kilo liter; subsidi minyak tanah sebesar 0,46 -0,48 juta kilo liter; subsidi listrik sebesar 39,50 - 61,83 triliun Rupiah; sedang subsidi gas melon 3 kg sebesar 7,40 –7,50 juta metrik ton. (Jak)