Pengamat: Soal TWK KPK, Pimpinan KPK Justru Perlu Diapresiasi

ANP • Wednesday, 9 Jun 2021 - 21:36 WIB

JAKARTA - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan kepada pegawai KPK sebagai persyaratan alih status menjadi Aparatur Sipil Negeri (ASN) sudah prosedural dan kebijakan tersebut perlu diapresiasi.

Pengamat Politik dan Sosial dari Ubhara Jaya, Djuni Thamrin, Ph.D. mengatakan, proses tersebut lumrah terjadi pada setiap instansi yang lagi mengubah status dan perlu dinilai adalah institusinya bukan perorangannya. Menurutnya, persoalan ada yang tidak puas, tentu itu juga bagian dari konsekuensi yang tidak bisa dihindari.

"Dari itu semua, tidak boleh merasa ada yang lebih hebat dan merasa lebih berjasa, sehingga tidak menerima hasil dari proses tersebut. Apalagi dipolitisir dan dibangunlah opini seakan ada permainana, padahal yang perlu ditegaskan KPK itu sebagai institusi atau lembaga yang keputusannya diambil secara kolektif kologial. Sangat tidak mungkin adanya dominasi seseorang untuk mengatur semua hal dari proses tersebut," katanya dalam keterangan pers, di Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Sebaiknya, kata Kepala LPPMP Ubhara Jaya itu, semua pihak termasuk kelompok atau perorangan yang merasa dirugikan lebih melihat kepentingan KPK kedepan. Bersama-sama menjaga independensi KPK dan anggaplah proses tersebut adalah proses regenerasi.

"Masih banyak generasi anak bangsa yang bisa membuat KPK lebih baik kedepan, lebih menjawab pertanyaan masyarakat tentang pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini. Biar waktu yang akan menilai apakah KPK akan mengalami kemunduran atau justru sebaliknya setelah tidak dihela oleh 51 awak yang tidak lolos TWK itu," tegasnya. (ANP)