Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Yusuf Warsyim, turut prihatin atas adanya kegaduhan terkait proses penanganan dugaan pelanggaran HAM di Komnas HAM, dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK. 

“Saya sebagai Kompolnas, rekan sesama komisi negara, tentu sangat berharap sesama dan antar komisi negara dapat bersinergi dalam rangka menjalankan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan guna mencapai tujuan negara. Seandainya antara Komnas HAM dan KPK telah terjalin MoU dan apalagi sampai dengan adanya perjanjian kerja sama kedua lembaga, tentu dapat mengutamakan koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam hal saling memberikan dukungan,” harap Yusuf dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (11/6/2021)

Menurut Yusuf, pemberantasan korupsi harus dilakukan KPK dengan fokus dan sungguh-sungguh, baik secara preemtif dan prefentif maupun penindakan. “Kita tetap harus memberikan support dan mendorong KPK. Sinergitas dan koordinasi kelembagaan jangan sampai terkendala apalagi terputus,” ucapnya.

Yusuf menegaskan dukungannya kepada pimpinan KPK saat ini untuk menunjukkan kinerja terbaik memberantas korupsi di Indonesia. 

“Tuntaskan semua kasus yang ada agar publik tetap trust (percaya). Tentu semuanya harus tetap berjalan sesuai prosedur hukum. Untuk Pak Komjen Firli, Ketua KPK, kita berharap tetap semangat dan jangan gentar. Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Tegakan hukum pemberantasan korupsi secara benar dan professional!” pesan Yusuf. (Jak)