Malang - Tidak banyak kegiatan publik yang digelar untuk membicarakan secara khusus perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Urusan belakang kita sehari-hari yang terlalu sensitif didiskusikan karena menyangkut privasi masing-masing.

Namun jika terbukti perilaku individu ini membawa dampak negatif bagi orang banyak maka sudah seharusnya ada upaya bersama yang dirumuskan untuk merubah total perilaku tersebut.

Bertempat di sebuah hotel di Malang, Lokakarya Menuju Jawa Timur Bebas dari Perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau lebih dikenal dengan Open Defecation Free (ODF), digelar mulai dari tanggal 10 Juni hingga 11 Juni 2021.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur ini bertujuan untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan strategi untuk mengeliminasi perilaku BABS di Jawa Timur.

Kegiatan yang juga didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, UNICEF dan Universitas Airlangga (Unair) ini menghadirkan tiga orang narasumber yakni Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, sebagai pembicara utama bersama dengan Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Lamongan, Sujarwo, serta Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, drg. Vitria Dewi.

Dalam sesi talkshow, kedua narasumber dari kabupaten ini berbagi pengalaman keberhasilan mereka dalam menghilangkan perilaku BABS di daerahnya sedangkan ibu Kabid Kesmas menjelaskan potensi dan strategi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya memenuhi target BABS 0%.

Dalam sambutan pembukaannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Jumadi, menyampaikan keseriusan pemerintah provinsi yang mentargetkan eliminasi BABS hingga 0% di tahun 2023 sesuai yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Jumadi juga mengajak para kepala daerah se-Jatim untuk bersama-sama menuangkan target tersebut dalam rencana kerja masing-masing.

“Jika akses sanitasi yang layak dan aman bisa terpenuhi dengan baik bisa menekan angka kematian anak, dan juga bisa menekan stunting 27% dan mempengaruhi sampai ke indeks kesehatan sebagai bagian dari indeks pembangunan manusia,” ujar Jumadi.

Kegiatan yang dihadiri oleh lebih dari 300 peserta perwakilan dari provinsi dan 38 kabupaten/kota secara se-Jawa Timur yang hadir dan terhubung langsung secara online juga menghasilkan berbagai rekomendasi bersama untuk mewujudkan Jawa Timur ODF di tahun 2023 nanti.

“Terimakasih kepada 18 Kabupaten/Kota yang posisi ODFnya sudah di nol, tinggal 20  kita melakukan percepatan untuk bisa BABS 0% di tahun 2024 sesuai dengan target nasional,” pungkas Jumadi 

Sementara itu Pracihno Kurniawan, penggiat sanitasi yang bekerja di program Pamsimas 3 Jawa Timur menyampaikan bahwa kenapa lokakarya percepatan ODF Jatim penting, karena terkait dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Jatim.

"Penyehatan lingkungan adalah hal yg menjadi tanggung jawab kolektif. Pemerintah dan kita semua punya tanggung jawab dan kewajiban yg sama utk memastikan warga masyarakat sadar PHBS dan Stop perilaku BABS agar terlindungi dari dampak negatifnya," ujar Pracihno Kurniawan. (Her)