Jakarta - Perkembangan kasus positif COVID-19 nasional minggu ini meningkat signifikan sebesar 42 persen. Kenaikan ini berlangsung lima minggu berturut-turut dengan sumbangan penambahan kasus mencapai hampir dua kali lipat dibanding minggu lalu dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Lima provinsi di Pulau Jawa menyumbang lajunya kenaikan kasus positif COVID-19, yaitu: DKI Jakarta naik sebesar 13.022 kasus; Jawa Barat sebesar 6.449 kasus; Jawa Timur naik 1.756 kasus; Daerah Istimewa Yogyakarta naik 1.322 kasus; dan Jawa Tengah naik sebesar 1.012 kasus.

Sejalan dengan kenaikan kasus positif ini, kematian di lima provinsi juga menjadi yang tertinggi di minggu ini. Lima provinsi yang mencatatkan kenaikan kematian tertinggi antara lain: DKI Jakarta naik sebesar 200 kasus; Jawa Tengah 96 kasus; Jawa Timur 79 kasus; Jawa Barat 73 kasus; dan Lampung 72 kasus.

“Hanya DIY yang angka kematiannya tidak meningkat tajam sehingga tidak masuk ke dalam lima besar,”ujar Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito.

Meski kenaikan kasus positif di Provinsi Lampung tidak tajam, namun angka kematiannya masuk 5 besar tertinggi. Ini menunjukkan bahwa efek akibat libur panjang bisa terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya menaiknya kasus kematian.

“Pembelajaran yang dapat diambil adalah Kesiagaan daerah terhadap situasi masing-masing merupakan kunci mengendalikan kasus," jelas Wiku. 

Kenaikan kesembuhan yang tidak terlalu signifikan di minggu ini di angka 20.1 persen juga mendesakkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar kematian dapat dicegah dan kesembuhan dapat ditingkatkan.

Lebih lanjut, Wiku menambahkan bahwa situasi COVID-19 saat ini sudah hampir mendekati puncak pandemi pasca periode libur akhir tahun lalu, dimana kasus aktif saat ini mencapai 160,524 sedangkan kasus aktif tertinggi adalah 176,672 pada 5 Februari lalu. Untuk itu, penguatan PPKM mikro menjadi hal utama yang harus dilakukan saat ini untuk menekan laju kasus positif khususnya yang terpusat di Pulau Jawa.

“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain, dan disimpulkan bahwa PPKM mikro masih menjadi cara penanganan yang paling efektif karena dilakukan hingga tingkat terkecil dan dapat berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat,” jelas Wiku.

Satgas meminta agar mekanisme koordinasi dan pembagian peran dalam menjalankan PPKM Mikro dilakukan dengan benar dan seefektif mungkin. Dalam rangka pencegahan, Lurah/Kepala Desa sebagai pengendali Posko wajib berkoordinasi dengan Ketua RW untuk mendata kasus positif di tingkat RT di wilayah masing-masing, serta bersama Babinsa dan Babinkamtibmas memantau kepatuhan protokol kesehatan dan memberikan edukasi seputar COVID-19.

Selanjutnya, Lurah/Kepala Desa berkoordinasi juga dengan Puskesmas tingkat Kecamatan dan Kelurahan harus melakukan testing pada pasien COVID-19 dan kontak eratnya yang dilanjutkan dengan tracing dibantu oleh TNI/POLRI. Terakhir, Puskesmas dapat melakukan treatment dan pengawasan pada pasien isolasi mandiri dan merujuk pasien dengan gejala sedang-berat ke tempat isolasi terpusat atau RSUD di tingkat Kecamatan.

Satgas menekankan, pelaksanaan PPKM dan PPKM Mikro merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. “Lurah/Kepala Desa harus mengkoordinasikan pelaporan data, pembentukan posko, dan pelaksanaan fungsinya melalui aplikasi Bersatu Lawan COVID (BLC). Untuk itu jika ada wilayah yang belum melaporkan secara rutin melalui aplikasi BLC, mohon segera menghubungi Satgas Pusat,” kata Wiku.

Pelaporan ini penting dilakukan secara rutin sehingga perkembangan pelaksanaan PPKM Mikro dapat tercatat dan menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan kebijakan di tingkat provinsi dan kab/kota. Diharapkan, dalam seminggu ini terlihat kemajuan positif dalam langkah pengendalian kasus di tingkat daerah.