Jakarta - Pandemi diyakini bukan menjadi faktor penyebab, melainkan  “kaca pembesar” disparitas layanan pendidikan di Indonesia yang semakin menganggu. Disparitas layanan pendidikan ini terjadi bukan hanya antar daerah, melainkan juga di dalam satu daerah.  Hal ini mencerminkan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Diakui Denny Tewu, bahwa pemerataan belum sepenuhnya terwujud di Indonesia, ada belasan ribu sekolah bermasalah dengan koneksi internet di Indonesia. Sementara itu ada 22,5 juta masyarakat miskin di Indonesia yang tentunya berpengaruh kepada anak-anak  sekolah yang tidak terjangkau membeli peralatan untuk kebutuhan daring termasuk koneksi internet.

“Ini tentu harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat hingga daerah, bagaimana agar kesenjangan pendidikan ini tidak terbiarkan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan seutuhnya”, kata Wakil Rektor 2 Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Dr.  Denny Tewu, S.E., M.M. (26/06).

Pelaksanaan  pembelajaran  jarak jauh  (PJJ) sejak sebelum pandemi hingga pandemi  ditemukan spektrum  yang sangat variatif.  Ada guru yang melaksanakan PJJ tetapi siswa dan guru tak memiliki akses internet serta alat komunikasi.

Begitupun perpindahan belajar luring ke daring juga tidak banyak mengubah model pembelajaran. Jika guru terbiasa berpusat pada siswa, PJJ dapat membantu pembelajaran semakin menyenangkan. Sebaliknya banyak guru yang masih menerapkan metode ceramah sehingga PJJ akhirnya lebih seperti model webinar dan guru yang banyak bicara.

Menurut Denny Tewu, kalau mengenai proses adaptasi dan perbaikan demi perbaikan tentu akan terwujud secara bertahap. Hal yang terpenting adalah semua memiliki peralatan yang dapat terkoneksi dengan pendidikan apakah melalui media internet ataukah TV dan sebagainya.

Proses pembelajaran sedang berubah cepat, para guru juga sedang beradaptasi dengan berbagai cara untuk menyajikan cara pembelajaran yang menarik dengan target-target yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

“Ada begitu banyak pelatihan serta sosialisasi untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran khususnya secara online”, urainya.

Kesenjangan digital makin tampak nyata selama masa pandemi. Sekolah yang yang melayani anak-anak kelas ekonomi menengah atas dan tak terkendala akses bisa semakin berkembang dengan PJJ. Sebaliknya, bagi anak-anak yang terkendala akses mereka akan semakin tertinggal.

Bagi Denny Tewu, disinilah peran Pemerintah harus hadir untuk kepentingan kesetaraan anak bangsa secara keseluruhan. Masyarakat juga tentunya dituntut peduli atas kondisi keterbelakangan dari anak-anak yang tidak memperoleh akses pendidikan di wilayahnya masing-masing, ucapnya.

Pandemi memperparah ketimpangan multidimensi di Indonesia. Kini kesenjangan diperkuat akibat kesenjangan digital.

Dari pandangan Denny Tewu, Stimulus Pemerintah terus dijalankan untuk membantu masyarakat agar memiliki akses ekonomi dan tentu juga akses pendidikan. Dalam kondisi begini dituntut juga masyarakat melalui berbagai lembaga keagamaan bisa juga membantu Pemerintah untuk menjangkau kesenjangan-kesenjangan yang ada di wilayah mereka masing-masing.  

“Pengentasan kemiskinan tentu menjadi tanggungjawab bersama demi keamanan dan kedamaian segenap masyarakat Indonesia,” ungkapnya.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim  mengatakan, transformasi pendidikan lewat program Merdeka Belajar dapat menghadirkan terobosan untuk menciptakan keadilan dalam layanan pendidikan.

Keadilan bukan berarti sama atau seragam untuk semua daerah, kata Dr. Denny Tewu. Merdeka Belajar ini tentunya berlaku untuk semua siswa, agar dari awal sudah terbuka dengan berbagai kesempatan yang ada, termasuk melibatkan industri bekerjasama dengan dunia pendidikan.

“UMKM di daerah juga perlu diberikan akses untuk bisa bekerjasama dengan sekolah-sekolah di daerah. Mungkin skalanya berbeda antar kota dan desa, namun intinya anak-anak  sekolah sudah mulai diperkenalkan dengan dunia kerja sejak dini,” tutupnya. (ANP)