Surabaya - Mobilitas masyarakat di Kota Surabaya selama PPKM Darurat masih sangat tinggi. Hal ini membuat Polda Jatim geram sehingga mengambil tindakan untuk menutup akses utama menuju Surabaya di Bundaran Waru. Penutupan tersebut efektif mulai hari ini sampai dengan 20 Juli mendatang 2021.

Direktur Lalu Lintas ( Dirlantas ) Polda Jatim Kombes Pol Latif Usman mengatakan bahwa dari pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat, masih banyak masyarakat yang bekerja seperti biasa. Bahkan akses masuk Surabaya masih macet parah, meski sudah ada permintaan pemerintah untuk WFH. Situasi ini mendorong Polda Jatim mengambil sikap tegas dengan menutup total akses utama masuk Surabaya di Bundaran Waru.

"Mulai hari ini Bundaran Waru kita tutup total untuk semua jenis kendaraan. Kita sudah melakukan pemantaun selama 3 hari dan mobilitas masyarakat masih sangat tinggi," ujar  Kombes Latif  Usman.

Penutupan tersebut juga sebagai respons pemerintah pusat yang menyoroti Jatim dan Bali yang masih tinggi aktivitas masyarakatnya. Hal ini sempat disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Dalam paparannya Luhut menyampaikan bahwa berdasarkan pantauan dari Facebook Mobility, Google Traffic dan Night Light NASA  pelaksanaan PPKM Darurat di Jatim masih sangat rendah.

Dirlantas Polda Jatim Kombes Latif Usman juga menyampaikan bahwa penutupan akan berlangsung selama 24 jam dan sampai dengan batas akhir PPKM Darurat yaitu 20 Juli.

"Penutupan ini selama 24 jam sampai dengan 20 Juli mendatang. Bagi masyarakat yang karena sangat terpaksa ke Surabaya silakan mencari jalur alternatif dan tidak lewat Waru," lanjut perwira dengan 3 melati ini.

Sementara itu warga yang telanjur terjebak macet dikawasan Bundaran Waru marah. Banyak diantara mereka yang membunyikan klakson sebagai bentuk kejengkelannya. Ardi salah satu pekerja  asal Sidoarjo menyampaikan bahwa kebijakan seperti itu harus disosialisasikan dan tidak mendadak.

Dirinya yang akan ke Surabaya untuk mencarikan obat untuk keluarganya yang sakit menjadi bingung karena jalan utama ditutup dan harus mencari jalan lain.

"Harusnya tidak seperti ini, masyarakat jadi susah dan panik. Saya buru buru cari obat untuk keluarga yang sakit terus jalan ditutup. Tolong dong  jangan sewenang wenang seperti ini," ujar Ardi.

Terkait dengan amarah warga, Kombes Latif Usman bisa memahami dan minta pengertian masyarakat terkait dengan PPKM Darurat untuk mengendalikan Covid 19.

"Saya bisa memahami amarah masyarakat. Tapi mari kita lebih melihat kepentingan yang lebih besar dalam penanganan covid ini," pungkas Kombes Latif Usman. (Her)